Mabes Polri: Kewenangan Blokir Medsos Ada di Kemenkominfo

Depoliticanews – Mabes Polri akhirnya mau menanggapi soal pemblokiran akun
Twitter Habib Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam (FPI).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, Polri tidak
memiliki wewenang untuk memblokir akun Twitter.

“Blocking (sosial media) itu bukan domain kepolisian,” jelas Boy Rafli di
PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

Dia menjelaskan, pemblokiran situs tertentu merupakan pengejawantahanpasal
dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Kata Boy Rafli, dalam UU ITE kewenangan blokir berada di tangan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Selain itu, UU ITE juga mengatur kriteria situs yang layak diblokir.
Kriterianya seperti, bersifat provokatif, memecah persatuan, dan berpotensi
menimbulkan konflik sosial.

Menurutnya, blokir terkait akun sosial media dilakukan untuk melindungi
tujuan yang lebih besar daripada penyebaran pesan tersebut.

“Begitu ada tanda-tanda, langkah-langkah tindakan tegas pemegang otoritas
antara lain seperti itu,” terang mantan Kapolda Banten ini. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *