Mahfud MD: Jika Ada Penyimpangan di KPK, Harus Segera Ditindaklanjuti

Depoliticanews – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyatakan jika betul
ada penyimpangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia
Corruption Watch (ICW) seperti yang diungkapkan Direktur Lembaga Pengkajian
Independen Kebijakan Publik (LPIKP) Romli Atmasasmita maka kepolisian atau
kejaksaan seharusnya segera menindaklanjuti.

Mahfud menjelaskan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang digunakan
sebagai rujukan Romli adalah temuan negara yang perlu ditindaklanjuti oleh
kepolisian atau kejaksaan. “Kalau sudah ada temuan BPK, penegak hukum itu
harus menindaklanjutinya,” tuturnya, Minggu (2/7).

Kepolisian dan kejaksaan berhak menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang
didasarkan pada temuan BPK itu. Karena KPK adalah lembaga negara, menurut
Mahfud, sebetulnya kejaksaan dapat langsung menindaklanjuti. Sementara
temuan dugaan penyimpangan yang terkait ICW bisa masuk ke ranah kepolisian
karena pidana umum.

Jika dugaan penyimpangan itu diproses hukum maka BPK nantinya dapat
dipanggil untuk dimintai keterangan soal temuannya. “Itu kan gampang saja,
kan ada BPK-nya untuk dimintai penjelasan,” kata mantan ketua Mahkamah
Konstitusi ini.

Mahfud juga memaparkan pengucuran dana hibah dari manapun harus melalui
prosedur, sebagaimana dalam aturan yang berlaku. Setidaknya, dia
menuturkan, ada pemberitahuan kepada pemerintah soal kucuran dana hibah
dari pihak lain.

Aturan pengucuran dana hibah tentu tidak hanya untuk KPK atau ICW, tapi
juga organisasi masyarakat (ormas) yang lain, bahkan termasuk partai
politik. “Parpol juga tidak boleh menerima bantuan langsung, ormas juga.
Harus lewat prosedur, lewat pemerintah. Sekurang-kurangnya pemerintah
diberitahu,” kata Mahfud.

Selain itu, menurut Mahfud, DPR juga dapat meminta pertanggungjawaban dari
KPK dan ICW terkait temuan BPK. Permintaan pertanggungjawaban ini sebagai
wujud untuk mengoreksi lembaga antirasuah itu.

Namun, langkahnya bukan lewat hak angket melainkan cukup dengan memanggil
pimpinan institusi tersebut. “Dipanggil saja, kalau enggak memuaskan,
laporkan saja, dorong kejaksaan, dorong kepolisian,” kata dia.

Sebelumnya, Romli membeberkan dalam akun twitter pribadi miliknya
@rajasundawiwaha mengenai hasil analisa tentang kinerja KPK dan ICW. Romli
mengatakan kinerja KPK dan ICW telah menyimpang.

Seluruh data yang dibagikan lewat cuitan twitter-nya merujuk pada buku
‘Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan
Analisis’. Buku ini ditulis oleh dia sendiri sebagai direktur LPIKP.

Data dalam buku mengacu laporan BPK atas KPK dan audit keuangan ICW oleh
kantor akuntan Yanuar dkk. Romli juga menunjukkan sejumlah dana asing atau
dana hibah yang mengucur pada KPK dan ICW.

Dari kutipan catatan kaki buku yang dibagikannya, Romli mengungkapkan
adanya pelanggaran Undang-undang Hibah yang dilakukan oleh KPK dan ICW.

ICW sudah menyatakan bantahan mengenai tuduhan Romli. Ketua ICW Adnan Topan
mengaku aneh dengan diangkatnya kembali data dari buku tersebut setelah
digelarnya Hak Angket KPK oleh DPR.

“Jika dikatakan tidak transparan itu salah betul, lagipula laporan keuangan
kami selalu yang kami publikasikan di website. Dan data dari buku tersebut
juga kan liatnya dari website kami,” kata Adnan. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *