Majalengka Tak Mau Tandatangani MoU Pendanaan Bersama Pilkada 2018

Depoliticanews – Pemprov Jabar dan 15 kabupaten-kota menandatangani Nota
Kesepahaman (MoU) Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2018, di Gedung Sate,
Bandung, Selasa (17/1). Hanya, Kabupaten Majalengka enggan menjalin
kesepakatan dalam sharing pendanaan itu.

Penandatanganan Nota Kesepahaman itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan alias Aher bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota
Sukabumi, dan Kota Bekasi.

Aher mengatakan, MoU berisi nota pembagian anggaran untuk penyelenggaraan
pilkada kabupaten/kota termasuk Pilgub Jabar, di mana Pemerintah Provinsi
Jawa Barat bersedia menanggung pendanaan honorarium kelompok kerja KPU dan
Panwaslu serta perjalanan dinas dari daerah ke provinsi.

Sementara kabupaten/kota menanggung biaya operasional termasuk perjalanan
dinas kelompok kerja KPU dan Panwaslu di lingkup kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, Pemprov Jabar mengeluarkan anggarannya lebih dari Rp
494Miliar ke kabupaten/kota termasuk untuk Kabupaten Majalengka jika
bersedia menerima.

“Provinsi bisa menghemat Rp 300 Miliar, gara-gara disharing 16 kabupaten
kota terkait,” ungkap Aher.

Dengan begitu, menurutnya sharing dana ini cukup meringankan kedua belah
pihak, beban kabupaten/kota dan provinsi. Sebab jika harus ditanggung oleh
masing-masing, 16 daerah itu secara keseluruhan harus merogoh dana lebih
dari Rp 2,3 Triliun.

“Tapi provinsi tidak melaksanakan sharing di tempat yang tidak
menyelenggarakan pilkada,” katanya.

Menanggapi penolakan MoU, Aher mempertanyakan sikap Bupati Majalengka.
Harusnya persoalan teknis yang menjadi dasar penolakan oleh Bupati
Majalengka, sudah selesai dibicarakan sebelum penandatanganan MoU itu
dijadwalkan.

“Kenapa hanya Majalengka? Yang lain sudah sepakat, ini ada apa?” heran Aher.

Namun dia menegaskan penolakan salah satu daerah itu tidak akan mengganggu
kesepakatan bersama daerah lainnya. Bahkan Majalengka sendiri rugi jika
tetap bersikukuh.

“Kita ingin cepat, jangan sampai penganggaran menjadi tertinggal,” tegasnya.

Ketua Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Yayat Hidayat menyebut jika tidak
melakukan pendanaan bersama, biaya yang harus dikeluarkan Provinsi untuk
Pilkada Serentak ini sebesar Rp 1,4 Triliun, sehingga ketika melakukan
pendanaan bersama, akan menghabiskan Rp 1,169 Triliun.

“Ada efisiensi yang akan didapatkan oleh sharing pendanaan tersebut,”
pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *