Mantan Walikota Probolinggo Dituntut 5 Tahun Penjara

Depoliticanews – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Probolinggo
memberikan tuntutan berbeda terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Probolinggo Kota tahun 2009.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya,
Senin (16/1), jaksa mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun
penjara dan denda Rp100 juta subsider enam tiga bulan kurungan untuk
terdakwa Suhadak, Wakil Walikota Probolinggo.

Kemudian terdakwa Buchori, mantan Walikota Probolinggo dituntut pidana
penjara selama lima tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan
penjara. Jaksa menuntut dengan dakwaan subsider, bukan primer.

Sedangkan Sugeng Wijaya, tuntutan pidana penjara selama lima tahun dan
denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Jaksa menuntut
terdakwa dengan dakwaan subsidair, bukan primer.

“Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 tahun 2001 Juncto
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Herika Ibra Jaksa Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Probolinggo.

Mengenai tuntutan yang berbeda tersebut, Budi Santoso, penasehat hukum
Buchori mengaku keberatan, dengan tuntutan yang diajukan jaksa pada hakim.
“Tentu kami keberatan. Nanti keberatan itu akan kami sampaikan dalam sidang
lanjutan di pembelaan (pledoi) itu,” kata Budi Santoso.

Perlu diketahui, sejak beberapa tahun lalu Kejagung mengusut kasus DAK
sekitar Rp15.907 miliar yang diperuntukan proyek fisik untuk pendidikan di
tahun 2009 Kota Probolinggo.

Kejagung menemukan penyelewengan anggaran yang mencatut nama Buchori yang
saat itu menjabat sebagai Wakil Walikota Probolinggo dan Suhadak sebagai
rekanan proyeknya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *