Menang di Praperadilan, Bisa Jadi Tersangka Lagi

Depoliticanews – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menolak
seluruh permohonan uji materi Pasal 83 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana perihal frasa bahwa putusan praperadilan yang
tidak dapat dimintakan banding. MK menyatakan bahwa praperadilan tidak
dapat diajukan banding dan penyidik bisa kembali menersangkakan seseorang
yang dalam putusan praperadilan dibebaskan dengan menyempurnakan alat bukti.

Putusan itu dibuat atas perkara nomor 42/PUU-XV/2017 yang diajukan sejumlah
advokat, di antaranya Ricky Kurnia Margono, David Surya, Adidharma
Wicaksono, dan Hendro Sismoyo.

“Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengadili, menolak
permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Arief Hidayat saat
membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta,
Selasa (10/10).

Dalam pertimbangannya, hakim Manahan Sitompul mengatakan Pasal 83 Ayat (1)
KUHAP adalah konstitusional dan praperadilan bertujuan untuk menguji
keabsahan terhadap prosedur proses yang dilakukan oleh penegak hukum
terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana.

“Mahkamah telah jelas berpendirian bahwa Pasal 83 Ayat (1) KUHAP adalah
konstitusional dan menegaskan bahwa terhadap putusan praperadilan
sebagaimana yang dimaksud Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak
dapat dimintakan banding karena pendirian Mahkamah tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa proses perkara praperadilan harus dilakukan secara cepat
dan semata-mata hanya berfungsi sebagai checks and balances terhadap
prosedur proses sebelum seseorang tersangka diajukan di persidangan agar
tidak dilanggarnya hak-hak asasi seorang tersangka,” kata Manahan.

Selain itu, lanjutnya, praperadilan harus dilakukan dengan cepat agar tidak
mengganggu atau bahkan menghentikan kepastian hukum atas perkara pokok.
Apalagi, penanganan perkara pokok dibatasi waktu. Untuk itu, putusan
praperadilan tidak dapat dimintakan banding.

Namun, tidak menutup kemungkinan dilakukan proses penyidikan kembali
terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah
permohonan praperadilannya dikabulkan.

Sementara itu, terhadap permintaan pemohon adanya dua alat bukti baru
sebagai syarat penetapan tersangka kembali, Manahan menegaskan bahwa
Majelis berpendapat terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan
penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan
penyidikan kembali secara ideal dan benar, yaitu sepanjang prosedur
penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan, terkait alat bukti baru, lanjutnya, tidak diharuskan karena
bukti lama bisa saja ditolak karena pertimbangan formalitas.

“Terhadap persyaratan paling sedikit dua alat bukti baru yang sah yang
belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti
sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dalam hal ini Mahkamah
tidak sependapat dengan argumentasi pemohon. Mengingat dapat saja alat
bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah
dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan
formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara
substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru. Dengan demikian
sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru,” paparnya.

Oleh karena itu, MK menyatakan terhadap alat bukti yang telah disempurnakan
oleh penyidik tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan
sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali
seorang menjadi tersangka, meskipun telah dibatalkan dalam sidang
praperadilan.

Kemudian, terkait adanya potensi penyidik dapat menerbitkan surat perintah
penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap subjek hukum yang sama secara
berulang-ulang dengan alat bukti yang sama, Manahan menegaskan itu hanya
permasalahan implementasi dan tidak akan mengurangi hak menggunakan
mekanisme praperadilan.

Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK menyarankan agar penyidik
menyempurnakan alat buktinya sebelum menjadikan seseorang tersangka kembali
setelah putusan praperadilan.

“Meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara
sebelumnya, akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara
substansial dan tidak bersifat formalitas semata, sehingga pada dasarnya
alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat
bukti sebelumnya. Dengan demikian akan diperoleh adanya kepastian hukum,
tidak saja bagi tersangka yang tidak dengan mudah ditetapkan sebagai
tersangka kembali, akan tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan
dengan mudah melepaskan seseorang dari jeratan pidana,” katanya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *