Menang Praperadilan, Setnov Lolos dari Jerat KPK

Depoliticanews – Pengadilan Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka
Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk
elektronik (e-KTP). Meski begitu KPK tetap akan mengusut dugaan
keterlibatan Setnov.

Majelis hakim yang diketuai Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan
yang diajukan Setya Novanto. Atas dasar keputusan tersebut Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghentikan penyidikan terhadap ketua
umum Partai Golkar tersebut.

Cepi berdalih, penetapan status tersangka Novanto oleh KPK sudah dilakukan
di awal masa penyidikan. Menurutnya KPK harus menunggu hasil penyidikan
sebelum menetapkan status Novanto. “Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut,
hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan,
maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,” ucapnya beberapa hari yang lalu.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK
pada 17 Juli 2017 lalu.

Hal lain yang dipermasalahkan hakim adalah alat bukti yang digunakan KPK.
Cepi mengatakan alat bukti tersebut tidak bisa lagi dipakai terhadap
Novanto karena sudah digunakan dalam perkara yang mejerat Irman dan
Sugihato, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis
bersalah melakukan korupsi E-KTP.

Namun Novanto tidak serta merta lolos dari jerat KPK. Kepala Biro Hukum
KPK, Setiadi, mengatakan pihaknya berwenang menerbitkan surat perintah
penyidikan baru untuk mengusut keterlibatan Setya Novanto.

“Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang mana di dalam
aturan itu, bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan,
penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru,” katanya usai
sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat
(29/9).

Novanto diduga Novanto diduga menyebabkan kerugian negara senilai 2.3
trilyun Rupiah dalam proyek pengadaan e-KTP. Saat itu ia diyakini ikut
mengatur anggaran dan hasil lelang dalam kapasitasnya sebagai ketua Fraksi
Partai Golkar di DPR. Saat itu ia diyakini ikut mengatur anggaran dan hasil
lelang dalam kapasitasnya sebagai ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *