Mendikbud: Peran Badan Akreditasi Nasional Sangat Penting

Depoliticanews – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir
Effendy mengatakan, pada abad 21 ini, peran Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sangat penting. Pasalnya, akreditasi dapat
menjadi salah satu patokan untuk mengambil kebijakan penelitian dan
pemetaan mutu pendidikan.

Muhadjir menuturkan, akreditasi bukan hanya sebatas memberi label pada
sekolah. Untuk itu, ia mengimbau, agar hasil akreditasi betul-betul sesuai
dengan apa yang dibutuhkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan oleh satuan
pendidikan.

“Mari kita gunakan data akreditasi ini menjadi dasar perumusan kebijakan
untuk kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan,” kata Muhadjir di
Jakarta, Senin (6/2).

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Badan Akreditasi Nasional–
Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi – Sekolah/Madrasah
(BAP-S/M) tahun 2017 dengan tema Penguatan Lembaga, Transparansi dan
Akuntabilitas Akreditasi, Minggu (5/2). Pihaknya, tidak menganjurkan
sekolah untuk membiyai akreditasi. Namun apabila ada sekolahg khusus swasta
yang dengan sukarela membiayai akreditasi. Maka pihak Kemdikbud, maupun
BAN- S/M perlu mempertimbangkan.

Selanjutnya, mantan rektor Universitas Muhammadyah Malang (UMM) ini juga
menuturkan, meski tidak ada aturan yang mengatur jelas tentang besaran dan
penggunaannya. Jika ada sekolah yang mau membiayai. Pihaknya dan tetap
menjaga prinsip- prinsip akreditasi yang objektif, adil, transparan,
akuntabel, dan profesional.

“Ini tidak ada usul (Sekolah membiayai pelaksana akreditasi). Kalo ada
sekolah berkeinginan membiayai secara sukarela membiayai pelaksana
akreditasinya sebaiknya dilayani. Orang punya niat baik jangan dihambat.
Apalagi ditolak. Malah sebaikya diperlancar biar sama- sama mendapat
pahala,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BAN-S/M, Abdul Mu’ti mengatakan, akreditasi berlaku
untuk sekolah/ madrasah(S/M). Baik yang negeri maupun swasta. Dijelaskan
dia, biaya pelaksanaan akreditasi sangat terjangkau dengan masa berlaku
lima (5) tahun. Kata dia, tugas BAN melaksanakan kebijakan sesuai dengan
undang –undang dan peraturan yang berlaku.

Meski demikian, Mu’ti mengeluhkan kuota yang disediakan pemerintah.
Pasalnya, pemerintah hanya menyediakan kuota sebanyak 30.000 pertahun.
Padahal jumlah sekolah yang belum terakreditasi masih banyak. Mendatang, ia
berharap, ada peningkatan kuota. Setidaknya pemerintah menyediakan kuota
minimal 50.000 pertahun. Tujuannya agar dapat mempercepat akreditasi dalam
jangka waktu yang tentukan. Pasalnya, khusus sekolah Madrasah masih banyak
yang belum terakreditasi.

Sebelumnya, dalam sambutan pembukaan Rakor yang belangsung selama 5-7
Februari, di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan, Banten,
Minggu(2/5). Muhadjir memberikan apresiasi kepada BAN S/M dan Badan
Akreditasi Provinsi (BAP) S/M yang telah mendapatkan pengakuan dari
berbagai lembaga. Dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan hasil-hasil
akreditasi untuk pengambilan kebijakan penelitian dan pemetaan mutu
pendidikan.

Pada kesempatan sama, Muhadjir juga memaparkan data capaian akreditasi.
Tercatat berdasarkan data yang diperoleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Luar Negeri, untuk semua jenjang di seluruh Indonesia, sekolah yang
mendapatkan akreditasi A ata Amat Baik sebanyak 39.771 sekolah, akreditasi
B atau Baik sebanyak 87.588 sekolah, akreditasi C atau Cukup sebanyak
27.408 sekolah, serta yang tidak terakreditasi 4.058 sekolah.

Menyikapi hasil tersebut, Muhadjir menuturkan, pihaknya memiliki banyak
pekerjaan rumah (PR). Ia memerlukan strategi untuk merumuskan kebijakan.
“Jika dilihat dari data ini, PR kita masih banyak, mari kita susun strategi
untuk merumuskan kebijakan,” ujarnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *