Mendiknas Tegaskan Tak Pernah Wajibkan Pungutan di Sekolah

Depoliticanews – Muhadjir Effendi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) menegaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk
mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.

Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat memajukan
pendidikan.

“Aturan ini dibuat untuk memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang
boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk mengenai penggalangan dana
pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan,” kata Mendikbud dalam siaran
persnya, Jumat (20/1).

Sehubungan dengan pungutan pendidikan berupa iuran sumbangan pembinaan
pendidikan (SPP) di satuan pendidikan menengah, Mendikbud menegaskan bahwa
pungutan tersebut merupakan kewenangan daerah.

Sejak dulu SMA dan SMK memang tidak gratis. Kalau ada sejumlah daerah yang
tidak mewajibkan biaya pendidikan di pendidikan menengah itu bisa saja.
Penetapan iuran SPP itu memang kewenangan provinsi atau daerah dan sekolah.

Mendikbud menyampaikan bahwa penarikan iuran SPP di SMA dan SMK biasanya
dimaksudkan untuk memajukan sekolah. Menurut dia, biaya pendidikan pada SMA
dan SMK di Indonesia memang tidak gratis. Namun, cukup banyak Pemerintah
Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan menggratiskan biaya pendidikan untuk
peserta didik melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDa) kepada SMA dan SMK di wilayahnya.

“BOS itu prinsipnya bantuan untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan
pelayanan minimal. Kalau sekolah ingin maju, tidak mungkin hanya
mengandalkan dana BOS saja,” ujar Muhadjir.

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik
perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik
atau orang tua/walinya.

Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan
sumbangan.

Sementara itu, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 juga telah mengatur
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
Disebutkan di dalamnya, bahwa pungutan dan sumbangan dalam rangka memenuhi
tanggung jawab peserta didik, orang tua dan masyarakat haruslah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *