Menkominfo Ingatkan Netizen Registrasi Kartu

Depoliticanews – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
mempromosikan registrasi ulang kartu prabayar kepada masyarakat pada hari
bebas kendaraan bermotor di Jakarta.

“Siapa di sini yang belum registrasi? Siapa yang tahu caranya? Ayo
‘netizen’ asyik supaya registrasi kartu prabayarnya, kalau tidak maka pada
Februari 2018 akan dilakukan pemblokiran secara bertahap,” kata Rudiantara
dalam acara Siberkreasi Netizen Fair 2017 di Jalan Sudirman Jakarta, Minggu
(5/11).

Acara itu juga dihadiri masyarakat serta sejumlah komunitas warganet, para
penyedia layanan kartu prabayar dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

“Jangan menyerah kalau sekali dua kali gagal dicoba terus,” tambah
Rudiantara.

Usai acara, Rudiantara menyatakan bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40
juta nomor prabayar yang melakukan registrasi ulang, dari total sekitar 300
juta nomor prabayar.

“Kalau riil pelanggan ada 175 juta tapi kartu mencapai 300 juta berarti 1
orang punya 2 kartu, ya kita beri toleransi jadi 3 kartu juga tidak
apa-apa, bahkan kalau individu punya 10 sim card tidak ada yang melarang,
tapi untuk verifikasinya bisa dilakukan di gerai bagi masyarakat yang punya
4 nomor ke atas,” ungkap Rudiantara.

Menurut Rudi, data base itu juga nanti bermanfaat bagi operator sehingga
dapat mengemas dan membuat segmentasi produk yang lebih baik.

“Untuk masyarakat, dari sisi keamanan jadi akan lebih terjaga, mau tidak
menerima SMS mama minta pulsa atau tawaran kredit? Kan tidak, jadi ya sudah
bisa didaftarkan. Kalau ada yang gagal itu wajar karena saya juga tidak
hapal NIK dan nomor KK, bahkan kalau sudah baca juga bisa keselo
(menuliskan) di SMS, jadi bisa coba lagi,” tambah Rudiantara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pendaftaran ulang bagi pelanggan
lama dan baru dapat dilakukan selambat-lambatnya pada 28 Februari 2018.
Pelanggan harus mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu
Keluarga (KK) melalui layanan pesan singkat ke 4444.

NIK dan nomor KK yang sudah dikirimkan tersebut akan diverifikasi oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri
guna mengetahui keabsahannya, sehingga pelanggan tidak dapat mengirimkan
NIK dan nomor KK palsu.

Bila sampai dengan 28 Februari 2018 belum melakukan registrasi, maka diberi
waktu 15 hari. Bila tidak, maka akan diblokir untuk panggilan keluar dan
pengiriman SMS keluar.

Beberapa pekan setelah itu tidak bisa menggunakan koneksi internet dan jika
sudah lewat 28 April 2017 juga masih belum melakukan registrasi maka akan
dilakukan pemblokiran total.

Saat ini, diperkirakan ada 360 juta nomor kartu seluler beredar sementara
jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *