MenPAN RB Belum Bersikap Soal Wacana Revisi UU ASN

Depoliticanews – Rapat Paripurna DPR yang digelar akhir Januari lalu,
akhirnya memutuskan menyetujui revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, revisi tersebut menjadi
inisiatif DPR.

Namun, wacana revisi tersebut dianggap sejumlah pihak bermuatan politis.
Salah satunya adalah bertujuan membubarkan keberadaan Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) yang belum lama ini mengungkap adanya praktik jual-beli
jabatan yang menghabiskan dana sampai Rp 35 triliun.

Oleh karena itu, sejumlah pihak mendesak agar UU ASN yang hendak direvisi
dengan dalih memperjuangkan nasib pegawai honorer tidak dilanjutkan.
Ditanya mengenai sikap pemerintah atas rencana revisi tersebut, Sekretaris
Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemen PAN RB), Aba Subagja, mengungkapkan, Menteri PAN RB belum
menentukan sikapnya.

“Menteri belum ambil sikap soal revisi UU ASN,” kata Aba dalam diskusi
mengenai UU ASN di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu
(1/2).

Namun, menurutnya, revisi UU ASN adalah satu-satunya cara mengangkat
pegawai honorer kategori 2 (K2). Sebab, dalam UU ASN memang ada aturan
ketat terkait pengangkatan pegawai negeri sipil.

Hanya saja, Aba menyebutkan, Kemen PAN RB memang tengah berkonsentrasi
menata ASN. Mengingat, jumlahnya yang mencapai 4,5 juta dengan penyebaran
yang tidak merata di seluruh Indonesia. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *