OTT KPK di DPRD Jatim, Terkait Pilgub Jatim ?

Depoliticanews – Setelah menetapkan tersangka Ketua Komisi B DPRD Jatim,
Moch. Basuki dan lima tersangka lainnya. Kini, operasi tangkap tangan yang
dilakukan KPK menimbulkan spekulasi politik dengan mengaitkan gonjang –
ganjing Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Apalagi, di internal DPRD
Jatim muncul perbedaan pandangan terhadap bakal calon gubernur. Ada yang
condong mendukung Wagub Jatim Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), ada pula yang
ingin mengusung Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indarparawansa. Benarkah
kabar ini?

Abdul Malik, praktisi hukum yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra
Jatim, menuding penindakan KPK yang melakukan OTT di DPRD Jatim dinilai
sarat muatan politis. Menurutnya, nilai suap dengan barang bukti yang hanya
Rp 150 juta, terlalu kecil buat KPK. “Kalau hanya Rp 100-200 juta itu bukan
levelnya KPK. Sebaiknya KPK menuntaskan kasus eKTP dan BLBI,” ujar Abdul
Malik kepada depoliticanews, Sabtu (10/6).

Malik menambahkan justru kasus yang menimpa Basuki, menyuntikkan semangat
Partai Gerindra secara keseluruhan. Ia menjamin Partai Gerindra tidak akan
terpengaruh sedikitpun akibat kasus yang menimpa Basuki.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya menelisik
lebih dulu, sebelum mengambil tindakan terhadap Basuki yang disangka
menerima suap. Menurut Fadli, Partai Gerindra akan memproses Basuki sesuai
mekanisme partai untuk mengetahui, apakah benar terlibat suap atau
dikriminalisasi. “Tergantung kasusnya bagaimana. Apa benar dia terima suap
atau dikriminalisasi, nanti kita lihatlah,” tandas Fadli yang juga Wakil
Ketua DPR RI ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyebut Operasi Tangkap Tangan
(OTT) itu setelah ada pihak yang melaporkan ke KPK. “Ada salah seorang
pimpinan komisi B yang datang ke dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jatim
untuk minta pesangon atau minta apa. Namun dinas tersebut tidak suka
sehingga dilaporkan dan terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT),” ujar Ketua
DPD PDI-P Jatim ini. Namun siapa pihak tersebut tidak jelas, sehingga
menimbulkan spekulasi adanya upaya saling jegal menjelang Pilgub Jatim.

Pengamat Politik asal Universitas Trunojoyo Mochtar. W Oetomo punya
pandangan lain. Menurutnya, muatan politis dibalik setiap tindakan KPK akan
sangat susah dibuktikan. Seandainya benar ada muatan politis, namun KPK
selalu dapat membuktikan bahwa kasus yang ia tangani benar-benar tindak
pidana korupsi. “KPK selalu dapat membuktikan setiap tindakan yang mereka
lakukan. Justifikasi dari tindakan mereka selalu nyata,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan pihaknya belum
melihat adanya aliran dana dari komitmen fee Kepada Dinas yang bermitra
dengan Komisi B DPRD Jawa Timur ‎untuk pendanaan Pilgub Jawa Timur 2018
nanti. Termasuk KPK juga belum melihat adanya keterlibatan atau penerimaan
dana ini ke Gubernur Jawa Timur.

Meski begitu, pihaknya akan mendalami aliran dana tersebut. ‎”Apakah uang
ini berhubungan ataukah disetorkan untuk pencalonan sebagai gubernur. Kami
belum lihat ke arah sana. Nantinya itu akan kami teliti,” terang Laode.
(Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *