Pemeriksaan KPK Terkait Hearing Proyek Pembangunan PENS di Mojokerto

Depoliticanews – Kabid Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(BPPKA) Kota Mojokerto membenarkan pemeriksaan yang dilakukan tim Penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hearing antara eksekutif dan
anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) soal proyek pembangunan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

“Tanya mekanisme kayak gimana, kendalanya apa. Iya hearing aja,” ungkap
Kabid Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota
Mojokerto, Ani Wijaya, Selasa (11/7).

Mantan Kabid Protokoler, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto ini,
keluar dari ruang pemeriksaan di aula lantai II Polres Mojokerto Kota
sekira pukul 15.25 WIB. Ia mengaku sudah selesai menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Novi Rahardjo juga
membenarkan tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa
sejumlah saksi terkait hearing antara eksekutif dan anggota Dewan Pimpinan
Rakyat Daerah (DPRD) soal proyek pembangunan Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya (PENS).

“Ada saya, DPPKA 2 orang, Bapeko 1 orang, semua dimintai keterangan terkait
seputar PENS yakni pada saat hearing apa saja yang dibahas. Di tempat saya,
tahun 2015 sudah ada program PENS sehingga tahun 2015-2017 terkait PENS
yang ditanyakan,” ungkapnya.

Menurutnya, saat hearing antara eksekutif dengan anggota dewan pada Jum’at
(16/6) lalu, dari DPPKA menyampaikan ada beberapa permasalahan ketika
bangunan selesai. Sesuai Permendagri, lanjut Novi, ketika pos anggarannya
di pos belanja modal maka tidak bisa langsung dihibahkan.

“Harus dipakai dulu oleh pemkot, sehingga opsinya PENS pinjam pakai dulu.
Hearingnya membicarakan tentang itu yakni bagaimana anggaran diubah dari
pos belanja modal kepada pos pembangunan atau barang dan jasa supaya bisa
dihibahkan atau tetap belanja modal begitu selesai mereka pinjam pakai
dulu,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga (Disparbudpora)
ini, pihaknya tidak paham jika ada suap pengalihan anggaran terkait proyek
pembangunan PENS tersebut. Karena, lanjut Novi, proyek pembangunan PENS
tidak dialihkan.

“Contohnya, kita sudah melakukan perjanjian kerja sama. Jika ada seperti
itu (perjanjian kerja sama, red), itu bukti kita pingin cepat teralisasi
dengan cepat. Sehingga kami tidak paham (penggalian anggaran, red) karena
menurut kami tugas Pak Wali yakni mempercepat dengan bukti itu (perjanjian
kerja sama, red) tanggal 24 Mei,” tuturnya.

Menurutnya, selama tidak ada perubahan apapun maka proyek pembangunan PENS
tetap jalan dan Dinas PUPR sebagai pelaksana karena anggaran ada di Dinas
PUPR. Novi menjelaskan, hearing belum selesai karena direncana eksekutif
akan kembali diundang namun selesai hearing ada Operasi Tangkap Tangan
(OTT) yang dilakukan oleh KPK.

“Belum, ada dua kesepakatan yang belum. Tetep di pos belanja modal sehingga
selesai pinjam pakai atau dialihkan di PAK di pos barang dan jasa sehingga
selesai bisa dihibahkan. Jadi masih tetap di pos anggaran belanja modal,”
tuturnya.

Novi menambahkan, anggaran pembangunan proyek PENS ada di Dinas PUPR Kota
Mojokerto sebesar Rp12,7 miliar. Perencanannya selesai tahun 2017 ini,
supaya segera dihibahkan dan izin hibah muncul sehingga tahun 2018 bisa
menerima siswa baru. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *