Pemeriksaan Setnov Tak Perlu Izin Presiden

Depoliticanews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan
untuk memeriksa Setya Novanto terkait kasus korupsi proyek e-KTP, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden
terlebih dahulu.

“Kalau sudah tersangka, untuk dipanggil KPK tidak perlu persetujuan
presiden, bisa dijemput paksa juga,” kata Mahfud di Kompleks Kepatihan,
Yogyakarta, Selasa (7/11).

Menurut dia, merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 245 ayat 3 butir c menyatakan bahwa untuk
kasus pidana khusus, pemeriksaan terhadap anggota DPR tidak perlu izin
presiden.

“Tidak harus izin, bisa langsung diambil. Tapi ya tidak sampai kesana,
untuk apa dijemput paksa, bisa aja datang kok,” kata dia.

Menurut Mahfud, saat Setya Novanto menang di praperadilan, pada dasarnya
memang sangat memungkinkan untuk ditersangkakan kembali karena saat itu dua
alat bukti sudah mencukupi.

“Saya sudah bilang, begitu dia menang di praperadilan, tidak sampai satu
jam saya bilang itu bisa ditersangkakan lagi. Karena dalam logika publik
dan logika hukum yang saya pelajari memang sudah cukup dua alat bukti,”
kata dia.

Meski demikian, Mahfud berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa
bertindak lebih cepat untuk segera melimpahkan kasus Novanto ke pengadilan.
Tujuannya, kata dia, agar tidak dipraperadilankan lagi.

“Kalau soal keberanian saya salut KPK berani artinya tidak takut tekanan
dari manapun,” kata dia. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *