Pemerintah Akan Kaji UU LLAJ

Depoliticanews – Pemerintah akan mengkaji Undang-Undang No 22/2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) guna mencari solusi atas maraknya
keberadaan sepeda motor sebagai angkutan penumpang umum di jalan raya alias
ojek.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, saat ini regulator belum
bisa mengatur eksistensi sepeda motor sebagai angkutan umum lantaran di UU
22/2009 tidak tercantum kendaraan roda dua itu sebagai angkutan penumpang.
Karena itu, untuk mengakomodasi fenomena maraknya ojek akhir-akhir ini,
pemerintah bakal menjalankan kajian atas UU tersebut.

“Karena di undang-undangnya belum ada, kami akan evaluasi. Kami akan
membuat kajian terlebih dahulu mengenai UU itu,” ujar Budi di Jakarta,
Kamis (23/3).

Namun Budi menekankan, dengan rencana tersebut, bukan berarti pemerintah
akan melarang keberadaan ojek. Apalagi ojek telah memberikan penghidupan
kepada rakyat banyak. “Mestinya tidak ditutup. Kami pikirkan bagaimana
solusinya karena ini sudah ada, kami mesti mewadahinya,” ujar Menhub.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda)
Ateng Aryono menyebutkan, ojek itu sangat bermanfaat, tetapi bukan sebagai
angkutan untuk penumpang. Pasalnya, konstruksi sepeda motor yang roda dua
riskan dari sisi keselamatan bila dipakai sebagai angkutan penumpang umum.
“Ojek suatu hal yang bagus. Itu diteruskan tidak apa. Tapi, sebagai
angkutan penumpang itu jelas berisiko. Saya bukan enggak pernah naik ojek.
Saya pernah, tapi berkali-kali saya tepuk bahu pengemudi karena saling
menyalip,” jelasnya. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *