Pemerintah Bantah Jegal Prabowo di Pilpres 2019

Depoliticanews – Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara soal tudingan Wakil
Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut pemerintah ingin menjegal Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Adapun pandangan ini disampaikan Fadli lantaran pemerintah bersikukuh
enggan merubah ambang batas Presiden dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Menurut Fadli, ambang batas 20 persen dari perolehan kursi atau 25 persen
perolehan suara sudah tidak relevan dan telah digunakan saat Pilpres 2014.

“Kalau ada politikus yang mengatakan bahwa Presidential Treshold 20 atau 25
persen itu kepentingan pemerintah untuk calon tunggal, enggak ada buktinya
kok,” tegas Tjahjo di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Ia pun memaparkan, selama dua kali Pilpres menggunakan Presidential
Treshold sebanyak 20 persen dan 25 persen.

Adapun ambang batas Presiden sebesar 20 persen demi memperkuat sistem
presidensial yang berlaku di Tanah Air.

“Pilpres pertama lima pasang calon, yang kedua dari empat menjadi dua
pasang. Sudah diatur juga di dalam Undang-undang yang baru bahwa tidak
mungkin ada calon tunggal,” tandasnya.* (Amr)*




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *