Pemerintah Buka Peluang Revisi Angkutan Online

Depoliticanews – Memasuki masa pemberlakuan Peraturan Menteri (PM) Nomor 26
Tahun 2017 yang jatuh pada 1 Juli 2017, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi
Karya Sumadi, menyatakan, pihaknya menginginkan angkutan online (angkutan
sewa khusus) setara dengan angkutan yang sudah ada.

“Memang angkutan online merupakan suatu keniscayaan. Oleh karenanya, kita
ingin angkutan online berdampingan dengan angkutan lain yang sudah ada
seperti taksi konvensional, angkot dan bus, dengan suatu kesetaraan,” kata
Menhub di Jakarta, Minggu (2/7).

Menhub menjelaskan, sebagai regulator, Kemhub ingin semua pihak baik
angkutan online maupun angkutan yang sudah ada, dapat bekerja sama dan
saling menghargai untuk melayani masyarakat.

Lebih lanjut, Menhub menyatakan, PM Nomor 26 Tahun 2017 tetap diberlakukan
secara efektif mulai tanggal 1 Juli 2017. Namun, kata Budi Karya, pihaknya
tidak menutup kemungkinan jika ada revisi di kemudian hari.

“Pasti ada yang merasa menang dan kalah, ada yang merasa enak dan tidak
enak, namun demikian kita tetap berlakukan PM Nomor 26 Tahun 2017 per
tanggal 1 Juli kemarin, dan akan ada evaluasi dalam kurun waktu enam bulan
ke depan. Namun, kita tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi apabila
dirasakan sulit oleh masyarakat. Proses ini kita lakukan secara alamiah,”
jelas Budi Karya.

Menhub menambahkan, apabila ada angkutan tertentu misalnya taksi online
merasa tersaingi dengan taksi yang lain dalam waktu enam bulan, mereka
harus bisa beradaptasi, berkonsolidasi, melakukan perubahan-perubahan
terkait model bisnis dan bagaimana mengedukasi sopir.

Tak hanya sopir, kata Menhub, pihaknya juga menekankan agar masyarakat ikut
diberikan edukasi. “Masyarakat harus diberikan edukasi bahwa tidak boleh
ada stagnansi, tidak boleh ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh
karenanya, kita sudah sampaikan beberapa ketentuan terkait kuota, tarif
batas atas dan bawah, serta kepemilikan kendaraan yang diatur atau
diundangkan oleh Negara,” tutup Menhub.

Sebagai informasi, sehubungan dengan telah diterbitkannya PM Nomor 26 Tahun
2017 pada tanggal 1 April 2017, Kemhub meminta semua pihak memperhatikan
poin-poin penting dari pemberlakuan aturan tersebut, yakni terkait kuota,
tarif batas atas dan batas bawah, serta kepemilikan kendaraan.

Terkait kuota, Kemhub meminta Gubernur atau Kepala Badan yang berwenang
berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ditjen Perhubungan Darat untuk
mendapatkan rekomendasi.

Sedangkan terkait tarif batas atas dan batas bawah, Kemhub membaginya
menjadi 2 wilayah. Wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali dengan tarif
batas bawah sebesar Rp 3.500 per kilometer (Km) dan batas atas sebesar Rp
6.000 per Km.

Sedangkan wilayah II untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.700 per Km dan batas atas
sebesar Rp 6.500 per Km.

Sementara itu, terkait kepemilikan kendaraan atau Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (3).

Kemhub menetapkan untuk Badan Hukum berbentuk koperasi, di mana bagi
anggota koperasi yang memiliki STNK atas nama perorangan masih dapat
menggunakan kendaraannya untuk melakukan kegiatan usaha angkutan sewa
khusus (ASK) sampai dengan berakhirnya masa berlaku STNK (melakukan balik
nama), dengan melampirkan perjanjian kerja sama (PKS) antara anggota
koperasi dengan pengurus koperasi. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *