Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

Depoliticanews – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti
Zuhro meminta kepada pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab atas
naiknya biaya pembuatan STNK dan BPKB. Menurut dia, harusnya pemerintah
jelaskan ke publik.

“Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait yang bertanggungjawab
terhadap keputusan yang dikeluarkan tidak boleh lempar tanggungjawab,” kata
Zuhro, Minggu (8/1).

Ia menjelaskan setiap kebijakan publik mestinya mendapatkan pengawalan
masyarakat agar dampak-dampaknya bisa diketahui dan diantisipasi, karena
rakyat perlu well informed dengan kebijakan agar mereka juga menerima logis
alasan pemerintah.

“Bukannya saling merasa tidak tahu dengan kebijakan yang dibuat dan
ditandatangani sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah yang saling lempar atas kenaikan biaya ini yakni
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri
Keuangan Sri Mulyani tentu tidak baik komunikasi dan koordinasinya.

“Kesan publik tentang kebijakan kenaikan harga pemerintah kurang solid
menyikapi kebijakan yang dibuat, kordinasi dan sinergi tampak kurang
efektif sehingga terkesan masing-masing tak saling mengetahui dan melepas
tanggungjawab,” tandasnya.

Untuk diketahui, biaya STNK dan penerbitan BPKB berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 lebih tinggi pada 2017. Biaya STNK
sepeda motor naik 100 persen mulai 6 Januari 2017. PP tersebut menggantikan
PP Nomor 50 Tahun 2010.

Peraturan baru yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia itu
mencantumkan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Beberapa poin penting diantaranya penerbitan (pembuatan) STNK sepeda motor
(roda dua atau roda tiga). Misalnya, jika sebelumnya pemilik akan dikenai
biaya Rp 50.000, maka dengan PP baru itu akan dikenai bea Rp 100.000.
Sementara, untuk pengesahan yang dilakukan setiap tahun usai membayar pajak
kendaraan bermotor (PKB).

Jika dulu tidak dikenai biaya, maka mulai tahun 2017 akan dikenakan Rp
25.000. Biaya pembuatan pelat nomor (kaleng) pun akan berubah yakni jika
sebelumnya dikenai Rp 30.000, maka tahun 2017 siapkan biaya Rp 60.000.

Sedangkan, jika sebelumnya penerbitan BPKB untuk sepeda motor baru atau
pindah kepemilikan akan terkena tarif Rp 80.000, maka dengan peraturan baru
itu biaya menjadi Rp 225.000. Dan untuk pemilik sepeda motor yang bermaksud
memutasi kepemilikan ke daerah lain akan dikenai biaya Rp 150.000,
sebelumnya biaya tersebut hanya separuhnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *