Pemerintah Dinilai Telah Rampas Hak Masyarakat Untuk Mengkritisi

Depoliticanews – Ferry Juliantono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai
pemerintah belakangan ini tampak mulai panik. Ini terlihat dari banyaknya
kebijakan pemerintah yang berlebihan belakangan ini terkait penanganan isu
hoax (berita bohong) yang dikhawatirkan akan berimbas pada meredamnya daya
kritis masyarakat.

“Pemerintah belakangan ini memang panik dengan merilis banyak kebijakan
soal penanganan hoax. Ini bisa meredam daya kritis masyarakat. Misalnya,
tuduhan makar ke Rachmawati dan kawan-kawan itu merupakan bagian yang
hampir sama untuk pembungkaman lewat medsos, ini sudah merampas hak
mengkritisi kepada pemerintah,” ujar Ferry di Jakarta, Jumat (20/1).

Menurut dia, hak masyarakat berpendapat lewat media sosial itu dianggap
sebagai bentuk alternatif media perlawanan. Pemerintah, kata Ferry,
bersikeras untuk melawan kebebasan berpendapat. Ferry menegaskan,
masyarakat mempunyai banyak anggapan kalau media mainstream itu rentan
dikuasai dan dimonopoli pemerintah.

“Media sosial itu media alternatif perlawanan efektif. Banyak media
mainstream saat ini telah dikuasai pemerintah,” kata dia.

Dia menjelaskan kalau persoalan hoax sebenarnya bisa segera langsung
tertangani tanpa membuat pembungkaman berlebihan. Misalnya bisa langsung
dilacak baik dari penyebar hoax maupun pemilik akun yang bersangkutan.

“Hoax itu sebenarnya persoalannya bisa langsung tertangani. Sumbernya juga
bisa di trace baik dari penyebar maupun pemilik akun terkait,” ujar Ferry.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan pemerintah terkesan cenderung ada
yang sedang disenyembunyikan. Seharusnya pemerintah mampu optimalkan
instrumen yang ada. Padahal ada instrumen yang dimiliki pemerintah
sebenarnya cukup untuk menangkal hoax, seperti ada intelejen, media, data
statistik, dan sebagainya.

“Kebenaran dari sebuah pembenaran kalau dimonopoli oleh pemerintah, maka
pemerintah cenderung ada yang sedang disembunyikan atau ada suatu
kesalahan. Tapi kemudian disalahkan semua. Sikap kritis kita harus
didorong,” kata dia.

Ferry menilai bahwa terpilihnya presiden saat itu karena peran besar media
sosial yang terbukti efektif. Termasuk keberhasilan penggalangan gerakan,
seperti gerakan 212 yang dianggap titik lemah yang kemudian pemerintah
mengintervensinya. Dan, hoax cenderung digerakin oleh buzzer yang
diinstruksikan oleh orang yang mempunyai kekuatan dan kepentingan politik.

“Presiden terpilih juga karena peran Sosmed dan ternyata efektif.
Kemunculan gerakan 212 seperti dinilai pemerintah sebagai titik lemah yang
kemudian mengintervensinya. Penggerak hoax banyak yang dilakukan buzzer
bayaran dari orang yang punya kekuatan dan kepentingan politik tertentu,”
ujar dia.

Sebelumnya, Johan Budi Juru Bicara Presiden, meminta masyarakat untuk
membedakan antara kritik dan fitnah. Presiden kata Johan, sangat terbuka
untuk kritik, asalkan bukan fitnah. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *