Pemerintah Pangkas Anggaran Penelitian Dosen

Depoliticanews – Pemerintah memangkas anggaran penelitian dosen perguruan
tinggi negeri/swasta (PTN/S) se-Indonesia untuk 2017 yang semula Rp 250
miliar pada 2016, menjadi Rp 150 miliar.

“Baru kali ini anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat dipotong,”
kata Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti Okky Karna
Radjasa di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (6/1).

Kendati dipangkas, Okky mengatakan besaran anggaran untuk tiap proposal
yang diajukan dosen dan disetujui bisa mendapatkan dana hibah berkisar
antara Rp 10 juta hingga Rp 200 juta per judul. Sementara untuk Lembaga
Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) di tiap kampus, bisa mendapatkan
hibah dengan besaran nominal berbeda. Hal itu tergantung ‘cluster’ LPPM.

Ia menjelaskan, cluster binaan berhak maksimal Rp 2 miliar, cluster Madya
maksimal Rp 7,5 miliar, cluster Utama maksimal Rp 15 miliar, dan cluster
Mandiri maksimal Rp 41,5 miliar.

“Meski dipangkas, untuk dosen peneliti penerima hibah anggaran untuk tahun
2017 ini dipermudah. Sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 106
tahun 2016, Surat Pertanggungjawabkan (SPj) penelitian tidak perlu disertai
kwitansi pembelanjaan yang harus diunggah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dosen peneliti cukup merealisasikan target sesuai kontrak.
Di antaranya, buku berisi hasil riset, jurnal internasional terindeks
Scopus, dan atau jurnal nasional terakreditasi. Target ini yang akan
ditagih selama dosen peneliti tidak kunjung merealisasikan. Selain itu,
penerimaan proposal pengajuan dana hibah penelitian untuk 2017, akan dibuka
Maret.

Dia menjelaskan, dosen peneliti penerima hibah tahun sebelumnya yang belum
menggugurkan kewajiban sebagaimana kontrak sudah ditegur. Apabila buku,
jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional terindeks Scopus
belum terwujud, yang bersangkutan bisa masuk daftar hitam (black list).

“Semua ada datanya, dosen siapa, dari kampus apa yang belum menuntaskan
kewajiban. Ini bisa diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Untuk tahun
2016 kemarin, saya tiga kali diperiksa BPK. Hanya karena hal-hal seperti
ini. Selain itu, juga karena dosen penerima hibah yang meninggal dunia,”
ujarnya.

Khusus untuk LPPM, katanya, kewajiban laporan penggunaan anggaran disertai
kwitansi tetap harus dijalankan. PMK Nomor 106 tahun 2016 tidak berlaku
untuk LPPM. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *