Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Gagal Tegakkan Supremasi Hukum

Depoliticanews – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah
menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam menegakkan supremasi Hukum,
karena hukum berjalan sesuai kehendak penguasa.

Hal itu terbukti dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus penodaan
agama yang melibatkan Ahok. “Ini bukti indikasi bahwa proses hukum Ahok ini
terlalu diintervensi oleh penguasa, ya siapa lagi,” jelas Ketua Pemuda
Muhammadiyah Sulteng, Fery, S.Sos., M.Si kepada depoliticanews, Senin
(24/4).

Fery sangat menyesalkan sikap Jaksa yang hanya menuntut terdakwa penista
agama Islam dengan 1 tahun penjara dan percobaan 2 tahun, padahal dalam
surat edaran MA Nomor 4/1964, jelas instruksi untuk menghukum berat mereka
yang menghina agama tertentu.

Dia mencontohkan para terdakwa kasus penodaan agama yg dituntut maksimal,
seperti Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Eden, dan Ahmad Musadek, yang
rata-rata dituntut maksimal. “Tetapi kok tuntutan maksimal itu tidak
berlaku bagi Ahok,” jelasnya.

Itu artinya lanjut Fery, penegakkan hukum tidak berjalan baik, bahkan
cenderung dirusak oleh mereka yang sedang berkuasa.

Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah Sulteng menantang Presiden Jokowi, jika
serius menegakkan hukum atau tidak ingin disebut menegakkan hukum
berdasarkan selera penguasa, maka sebaiknya Presiden segera mencopot jaksa
Agung, karena tidak mampu memberikan pembinaan bagi anak buahnya dalam
melihat secara objektif kasus penodaan Agama oleh Ahok.

“Kalau tidak ada invervensi, maka sebaiknya Presiden copot pimpinan jaksa
itu, ya jaksa agung harus dicopot,” jelasnya.

Dia juga mengharapkan Hakim dapat melihat secara objektif kasus penodaaan
agama tersebut, sehingga memberikan vonis maksimal.

“Harapan kita sekarang pada Hakim, semoga tidak masuk angin seperti Jaksa.
Jangan sampai Rakyat mencari keadilan sendiri di luar sana,”
pungkasnya.(Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *