Pemprov Jatim Raih Opini WTP Keenam Kalinya

Depoliticanews – Pemprov Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP yang kali keenam ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP)
keuangan pemprov Jatim tahun anggaran 2016.

LHP BPK RI ini diserahkan langsung anggota III BPK RI Achsanul Qosasih
kepada Gubernur Jatim Soekarwo dan pimpinan DPRD Jatim pada acara Sidang
Paripurna Istimewa di DPRD Jatim, Rabu (31/5).

Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo menyampaikan terima
kasih kepada BPK yang telah memeriksa keuangan pemprov Jatim dan juga
membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik serta tidak terjadi
kesalahan lagi. Karena itu saran agar pihaknya menggunakan sistem accrual
basic dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan menerapkan mulai
tahun 2015.

Dia mengakui, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan memudahkan
jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan membuat pelaporan, walaupun pada
awalnya mengalami kesulitan. “Karena tadinya membuat empat pelaporan,
kemudian menjadi tujuh;pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua,
karena masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi,” ujarnya.

Menurut Pakde, yang lebih krusial dilakukan pemprov adalah perbaikan
administrasi terutama terkait aset-aset pemprov Jatim. Saat ini,
pengelolaan aset sudah mulai tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk
asset yang berupa tanah, pihaknya telah bekerjasama dengan BPN untuk proses
sertifikasinya, meski belum lengkap.

“Untuk sertifikasi tanah asset pemprov Jatim, baru mencapai 35 persen dari
jumlah asset yang ada. Jadi, masih banyak tanah yang belum memiliki
sertifikat, belum sempurna memang, tapi proses ini terus berjalan dan terus
ada peningkatan ke arah yang lebih baik, tidak stagnan. Semua itu dilakukan
karena menggunakan akrual basis saran dari BPK,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih mengatakan,
perolehan WTP oleh pemprov Jatim sudah menjadi tren dan terus-menerus
dilakukan selama enam tahun berturut-turut. Ini menjadi hal yang positif
bagi pemprov dan DPRD Jatim yang telah bekerja secara kompak, sehingga
pemeriksaan laporan menjadi sangat mudah.

“Ini menjadi cacatan khusus buat kami. Kami ucapkan selamat kepada Bapak
Gubernur, mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh penerusnya, karena hal ini
sangat penting. Bagaimanapun, hal positif harus tetap diteruskan, menjadi
tambah baik, serta dipertahankan,” tukasnya.

Achsanul juga mengapresiasi langkah dan keberhasilan Gubernur Jatim dalam
mengoptimalkan dana iddle/dana sisa lebih anggaran atau SILPA, yang yang
diberikan kepada kelompok-kelompok seperti UMKM, kopwan, dan ponpes melalui
perbankan dengan suku bunga rendah. “Dengan langkah ini maka terjadi turn
over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi, sehingga pertumbuhan
ekonomi Jatim selalu jauh melampaui nasional,” ujarnya.

Langkah ini, tegasnya, diizinkan dan agar dijadikan model di Indonesia.
Dengan demikian, tidak perlu ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang
tidak sesuai dengan mata anggaran.

Ia menambahkan kegiatan atau langkah ini menjadikan Jamkrida Jatim terbaik
di Indonesia, karena telah memberikan jaminan kepada bank bagi UMKM
bermodal kecil yang tidak bankable. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *