Pemuda Muhammadiyah: KPU Harus Segera Selesaikan Masalah Pilkada

Depoliticanews – Pemilihan Kepada Daerah Serentak Rabu (15/2) secara umum
berjalan aman dan lancar. Namun di lapangan tetap saja ditemukan beragam
persoalan yang tidak boleh diabaikan karena bisa mengurangi kualitas
pilkada dan kepercayaan publik terhadap hasil pilkada itu sendiri.

Menurut Pedri Kasman, tokoh Pemuda Muhammadiyah, permasalahan utama tetap
saja pada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan klasik yang
selalu berulang. Temuan di Pilkada DKI Jakarta misalnya ada warga yang
tidak memperoleh kesempatan menggunakan hak pilihnya karena tidak masuk
DPT, ataupun pemilih tambahan.

“Misalnya ada warga yang punya KTP elektronik, tapi tak dapat surat
panggilan memilih, ketika mereka datang dengan membawa KTP perlakuan
petugas KPPS juga tidak seragam. Ada kasus misalnya petugas minta foto copy
KTP, padahal tidak diberitahu sebelumnya, akhirnya mereka memilih untuk
pergi saja alias golput. Ada juga perlakuan yang dimintai kartu keluarga,”
ujarnya kepada depoliticanews, Kamis (16/2).

Menurutnya beredar juga informasi adanya percobaan mengikuti pencoblosan
bagi orang yang diragukan hak pilihnya. Bahkan terindikasi ada upaya
sistematis pengerahan orang untuk memilih. Seperti beredarnya video seorang
oknum yang mengaku anggota DPRD dengan kostum baju kotak-kotak yang
dikabarkan mau mengerahkan sejumlah orang dan memaksa untuk bisa memilih.

“Supaya clear, informasi video itu harus diusut secara tuntas. Pelaku dan
aktornya harus diproses secara hukum. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan
berkepanjangan,” tandasnya.

Kasus lain adanya surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemilihan. Surat
suara untuk pemilih tambahan yang tidak tersedia. Bahkan ada informasi
pembagian sembako dan kupon belanja sembako oleh paslon tertentu.

Pedri menegaskan, semua kasus-kasus ini harus diselesaikan secara tuntas
dan transparan oleh penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU dan Bawaslu
sebelum diumumkannya hasil penghitungan akhir. Sekecil apapun pelanggaran
dan kecurangan yang terjadi harus diusut dan diproses sesuai aturan. “Jika
perlu paslon yang melakukan kecurangan didiskualifikasi dan dilakukan
pemilihan ulang,” tukasnya.

Hal ini sangat penting supaya menjadi pelajaran bagi semua pihak dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dari waktu
ke waktu.

“Kualitas pemilu dan demokrasi kita selalu saja ternodai oleh
praktik-praktik curang. Itu semua harus diakhiri dan jadi catatan penting
bagi penyelenggra pemilu dan semua pihak,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *