Peneliti Belanda Kritik Riset Negaranya Soal Perang Indonesia

Depoliticanews – Belanda melakukan riset terhadap kekerasan perang
1945-1950 di Indonesia. Namun seorang peneliti Belanda mengkritisi
penelitian ini sebagai proyek yang bias kepentingan.

“Mereka meminta saya untuk bergabung dalam panel diskusi saat penelitian
dimulai. Saya membuat catatan kritis, menurut saya ini adalah penelitian
yang politis,” kata peneliti sejarah dari yayasaan ‘Histori Bersama’,
Marjolein van Pagee kepada depoliticanews, Kamis (28/9).

Marjolein adalah pendiri yayasan Histori Bersama, kelompok yang memberi
perhatian kepada sejarah Belanda dan Indonesia dari kedua perspektif.
Peneliti yang sedang menempuh pendidikan master Sejarah Kolonial dan Global
di Universitas Leiden ini pernah mewawancarai lebih dari 50 veteran perang
Indonesia-Belanda, dilakukan sejak 2010.

Periode 1945 sampai 1946, ada pula yang menyebutkan 1945 sampai 1949,
dikenal Belanda sebagai periode ‘bersiap’, diwarnai dengan kekerasan
terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang
Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda. Periode bersiap ini
dikenang orang-orang Belanda yang jadi korban kekerasan sebagai ‘periode
kacau-balau’.

“Februari lalu, tiga institusi yang melakukan penelitian itu mengirimkan
surat ke Pemerintah Belanda, memberitahukan tentang rencana mereka. Dalam
surat itu, mereka menyatakan bahwa Bersiap akan menjadi bagian penting
dalam penelitian,” tutur Marjolein.

Marjolein mengkritisi pertanyaan dalam penelitian ini yang hendak
mengeksplorasi dampak psikologis para tentara Belanda yang jadi korban
dalam periode bersiap. Pelaku kekerasan adalah para pemuda Indonesia.

“Daripada mempertanyakan bagaimana kekerasan orang Indonesia terhadap
tentara Belanda. Kenapa tidak mempertanyakan bagaimana propaganda Belanda
masih memengaruhi ide tentang perang di masyarakat (Belanda) masa kini?”
gugatnya.

“Anda tahu, propaganda Belanda selalu mengatakan para pejuang kemerdekaan
Indonesia itu cuma gerombolan ekstremis, rampok, dan sejenisnya,” imbuhnya.

Meski dia tidak menentang penelitian itu, namun dia merasa ada bias cara
berpikir kolonial warisan masa lalu dalam masyarakat Belanda ketika
memandang isu perang di Indonesia. Membahas periode bersiap mengarah kepada
kesimpulan bahwa orang-orang Indonesia melakukan kejahatan perang kala itu.

“Kalian (pihak Belanda) bicara bahwa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda
adalah pemerintahan yang sah! Mari kita mulai bicarakan pertanyaan: Apakah
kolonialisme itu sah?” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan kerjasama penelitian ini dengan para peneliti dari
Indonesia. Dia mempertanyakan kenapa riset ini tak melibatkan Ketua Komite
Utang Kehormatan Belanda (KUKB) bernama Jeffrey Pondaag. KUKB memotori
penuntutan pembayaran ganti rugi dari Belanda untuk keluarga korban perang.
2015, Pengadilan Tinggi Den Haag memerintahkan Belanda membayar ganti rugi
untuk sejumlah keluarga korban perang kemerdekaan Indonesia tahun ’40-an.

“Tim riset ini sangat dekat dengan pemerintahan. Pemerintah memberi lampu
hijau untuk riset ini juga terkait kasus dengan KUKB,” ujarnya.

Seperti diketahui, tiga lembaga penelitian Belanda akan melanjutkan
penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi tahun 1945
sampai 1950 di Indonesia. Penelitian ini berdana 4,1 juta Euro dan dimulai
bulan ini hingga empat tahun mendatang.

Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara
dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga
Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD) bagian dari
Akademi Kerajaan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Belanda, dan Lembaga
Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).

“Salah satu institusi, yakni NIMH, adalah bagian dari Kementerian
Pertahanan (Belanda),” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *