Pengalihan Tata Kelola SMA Timbulkan Masalah Baru

Depoliticanews – Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, pengalihan
tata kelola Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dari kabupaten atau kota ke provinsi, telah diterapkan sejak 1 Januari
2017. Hal ini memiliki arti, SMA dan SMK menjadi tanggung jawab gubernur.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah
Rosyidi, mengatakan, pengalihan tata kelola SMA dan SMK mendapat keluhan
dari sejumlah gubernur. Pasalnya, mereka mengeluhkan kekurangan dana untuk
penggajian para guru.

“Saya mendapat laporan dari gubernur Sumatra Utara yang mengalami
kekurangan dana Rp 300 miliar, Jawah Tengah kurang Rp 900 miliar. Ini
kekurangan untuk penggajian sehingga mereka hanya bisa (membayar) sampai
enam bulan,” kata Unifah di Gedung PGRI, Jakarta, Rabu (1/2).

Masalah lainnya, kata Unifah, berkaitan dengan jenjang karir guru.
Menurutnya, harus ada juklan dan juknis agar tidak ditafsirkan
sendiri-sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

“Pasalnya, meski telah ada aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri),
namun masih timbul masalah dalam pelaksanaannya,” jelas Unifah.

Menurut Unifah, adanya juklak dan juknis untuk mengelola substansi agar
tetap berkelanjutan sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu.
Termasuk siapa yang akan bertanggung jawab dalam rehabilitas sekolah, dan
tidak ada rebutan aset.

“Jadi secara lembaga, bagimana provinsi melakukan koordinasi, mengawasi,
dan membina guru dengan wilayah yang luas. Apakah secara kelembagaan ada
kantor koordinasi di kabupaten/kota. Sebabnya, SMA dan SMK merupakan
terminal terakhir sebelum dunia kampus. Hal ini harus didorong betul,”
ucapnya. (Amr)




One thought on “Pengalihan Tata Kelola SMA Timbulkan Masalah Baru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *