Pengamat: Reshuffle Tak Pernah Selesaikan Korupsi di Pemerintahan

Depoliticanews – Reshuffle, tampaknya akan terwujud dalam waktu tidak
terlalu lama. Sebab, perbincangan tentang reshuffle menghangat kembali
pekan ini. Bahkan media massa menggali dari berbagai sumber, termasuk dari
dalam Istana, tentang isu reshuffle.

Sayangnya, perbincangan reshuffle hanya terjebak pada pergantian atau
rotasi menteri.

“Padahal, bisa jadi ada potensi “penyakit” kronis tersembunyi di
kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang selama ini seolah kita
biarkan,” kata Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Emrus Corner dalam
keterangan tertulis yang diterima depoliticanews, Minggu (13/8).

Itulah sebabnya bongkar pasang menteri, tidak pernah menyelesaikan
persoalan perilaku korupsi dan pungli di kementerian dan instansi
pemerintahan lainnya, selama ini. Sebab, ada salah satu organ di
kementerian dan instansi pemerintah yang seharusnya bisa mencegah dan
memberantas korupsi dan pungli. Namun, tampaknya tidak berfungsi, sehingga
menimbulkan terjadinya penyimpangan.

“Lihat saja, sampai sekarang belum ada kementerian yang berani
memproklamirkan bahwa instansi mereka dijamin tidak ada korupsi dan
pungutan liar (pungli).Karena itu, persoalan korupsi dan pungli menjadi
patologi di kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang belum
tertuntaskan dari dulu hingga kini,” katanya.

Pertanyaan kritis muncul, mengapa kementerian dan instansi pemerintah
lainnya belum bisa move on dari perilaku korupsi dan pungli ?

“Jawabannya sangat sederhana dan kasat mata yaitu, inspektorat di lembaga
tersebut seolah tidak memiliki “taring” bagi orang kuat di instansi yang
bersangkutan,” jelasnya.

Buktinya, sudah ada menteri melakukan korupsi. Sebaliknya bisa saja
inspektorat berubah menjadi “mandor” yang kebagian “basah” dari oknum yang
bisa diajak berkolaborasi atau dikendalikan.

Padahal, seharusnya inspektorat ini menjadi KPK MINI di instansinya. Untuk
itu, menurut hemat saya, inspektorat dikementerian dan instansi pemerintah
lainnya, sebaiknya segera “diamputasi” (ditiadakan).

“Jangan sampai inspektorat semacam itu tumbuh menjadi tumor ganas di
kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang berpotensi besar
menggerogoti kinerja lembaga pemerintah dan dana APBN,” tegasnya.

Sebab, sesungguhnya inspektorat kementerian dan lembaga pemerintah lainnya
sangat-sangat sulit melakukan fungsi pengawasan di kementeriannya sendiri,
karena unit ini bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem yang
terjadi di internal kementerian atau instansi pemerintah lainnya, termasuk
terjadinya perilaku korupsi dan pungli di kementerian dan instansi
pemerintah lainnya.

Sebab, pembiayaan dan nasib para pegawai di inpektorat sangat tergantung
dengan unit kerja lain yang ada di kementerian atau instansi pemerintah
lainnya.

“Belum lagi bila mana menteri, sebagai atasan dari inspektorat, tidak
memberi sinyal dukungan kuat kepada inspektorat melakukan pengawasan secara
ketat dan profesional, sehingga inspektorat menjadi disfungsi,” tukasnya.

Buktinya, sudah beberapa menteri kita terjerat korupsi di KPK dan telah
meyandang status terpidana yang memiliki hukum tetap.

“Untuk itu, bila presiden Jokowi melakukan reshuffle, sebaiknya inspektorat
dicabut dari semua kementerian dan instansi pemerintah dengan membentuk
kementerian baru. Misalnya, Kementerian Pemberantasan Korupsi dan Pungli di
Internal Pemerintahan,” imbuhnya.

Atau apapun namanya, yang bertugas meniadakan korupsi dan pungli di
kementerian, badan, lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.

“Pembentukan kementerian ini sesungguhnya sama sekali tidak menambah beban
APBN, karena dana tersebut sudah ada selama ini di masing-masing
kementerian dan instansi pemerintahan,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *