Pengelolaan Dana Haji Digugat Calon Jamaah Haji

Depoliticanews – Ketentuan tentang pengelolaan dana haji digugat calon
jamaah haji, Muhammad Sholeh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sholeh merasa
dirugikan atas kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang
dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi muncul wacana dari
pemerintah untuk menginvestasikan dana tersebut untuk pembangunan
infrastruktur.

“Sudah sangat jelas dana haji yang berasal dari setoran para calon jamaah
tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan
pemiliknya,” ujar Sholeh seperti rilis kepada depoliticanews,  Kamis
(10/8).

Sholeh datang ke MK untuk mendaftarkan uji materi atas UU Nomor 34 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sholeh mengatakan dana haji seharusnya tak boleh digunakan untuk keperluan
apapun kecuali membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi sejak awal
tak ada akad atau perjanjian dari calon jamaah bahwa dana haji itu juga
akan digunakan untuk kepentingan investasi.

“Untuk investasi apapun sebenarnya tidak masalah, asal ada akad yang jelas.
Selama ini kan tidak ada,” katanya.

Sholeh merasa dirinya dirugikan secara konstitusional karena dia adalah
salah seorang calon jemaah haji. Sholeh telah menyetorkan uang muka untuk
berangkat haji sebesar Rp20 juta pada 2008 silam. Dia mendaftar haji untuk
berangkat dari Surabaya, namun masih menunggu antrian hingga saat ini.

Selain itu, antrian panjang calon jemaah haji membuat Sholeh khawatir atas
pemanfaatan dari penumpukan dana berangkat haji tersebut.

“Ini yang menjadi celah bagi pemerintah untuk menginvestasikan dana milik
jamaah haji,” ucap Sholeh.

Adapun pasal-pasal yang diajukan Sholeh untuk diuji materi dalam UU 34/2014
itu adalah pasal 24 huruf a, 46 ayat (2), dan pasal 48 ayat (1).

Dalam ketentuan pasal 24 menyebutkan BPKH berwenang investasi sesuai
prinsip syariah, hati-hati, keamanan, dan nilai manfaat. Namun Sholeh
menilai kewenangan BPKH untuk menginvestasikan dana haji sesuai prinsip
syariah, hati-hati, keamanan, dan nilai manfaat dalam beleid tersebut tak
ada dasar hukumnya.

“Kewenangan BPKH ini melanggar hak-hak konstitusional pemohon untuk tidak
digunakan dalam investasi,” katanya.

Ia juga melihat kejanggalan pada kewenangan BPKH untuk mengelola dana haji.
Pasalnya, tidak ada perwakilan dari calon jamaah haji yang dilibatkan dalam
pengelolaan dana tersebut.

“Dana puluhan triliun milik calon jamaah haji tapi dikelola orang lain ini
sangat membahayakan,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginginkan dana haji yang tersimpan di
pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. BPKH
menyebut jumlah dana abadi umat atau dana haji mencapai Rp95,2 triliun.

BPKH adalah tindak lanjut dari UU 34 / 2014. Badan ini rencananya akan
mengelola Dana Abadi Umat, yang merupakan efisiensi penyelenggaraan haji,
dengan besaran Rp90 triliun per awal 2017.

Jokowi telah melantik 14 anggota BPKH pada 26 Juli 2017 di Istana Negara,
Jakarta.

Badan itu dipimpin mantan Direktur Bank Syariah Mandiri (BSM) Yuslam Fauzi.
Selain itu, di antara 14 nama tersebut salah satu yang menonjol adalah
Anggito Abimanyu, pakar ekonomi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur
Jenderal Haji Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama kurun
waktu 2012-2014. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *