Pengusaha Korban Lumpur Laporkan Presiden ke Pengadilan Internasional

Depoliticanews – Tak mendapatkan ganti rugi atas aset tanah dan bangunan
yang terendam lumpur panas di area bekas Sumur Banjar Panji l Renokenongo
Kecamatan Porong, penguasa korban menempuh jalur hukum tingkat
internasional.

Langkah itu diambil karena keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
membatalkan dana talangan ganti rugi bagi pengusaha korban lumpur Lapindo,
dianggap tidak relevan.

Keputusan presiden dianggap tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Sesuai no 63/2015 yang sudah incracht menyatakan tidak ada dikotomi
antara warga dengan pengusaha.

Kuasa Hukum pengusaha korban lumpur Lapindo, Mursid Mudiantoro, beranggapan
jika Presiden Jokowi tidak memahami kontek keputusan MK, sebab semua orang
bisa membaca keputusan MK terkait dana talangan bagi pengusaha korban
lumpur ini.

“Kita perlu Presiden yang mengimplementasikan keputusan MK, kita tidak
perlu Presiden untuk memahami konteks keputusan MK, sebab orang biasa saja
sudah bisa baca keputusan MK,” kata Mursid, Jumat (28/4).

Mursid menegaskan walau Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan tersebut,
pihaknya akan terus melakukan perlawanan untuk mendapatkan hak pengusaha
korban lumpur itu. “Kan ini pengusaha korban lumpur benar benar ada
hartanya dan tidak ada manipulasi apapun,” tukasnya.

Pihaknya akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi dan ke Pengadilan
Internasional. Hal itu dilakukan karena keputusan MK sudah jelas dan
gamblang, yang mengatakan untuk tidak menciptakan ketidakadilan yg
melanggar hak asasi manusia dalam perkara ganti rugi para pengusaha korban
lumpur.

“Karena adanya pelanggaran hak asasi manusia, kami tempuh jalur hukum
dengan melapor ke Pengadilan Internasional. Karena di Indonesia, putusan MK
tidak ditegakkan,” ‎papar pria yang juga Penasehat Hukum Dahlan Iskan itu.‎

Ditanya soal adanya asuransi yang dimiliki kliennya (pengusaha korban
lumpur, red), dirinya mengaku jika asuransi yang dimiliki pengusaha korban
lumpur adalah asuransi kebakaran atau kecelakaan kerja dan asuransi alat
kerja.

Tidak mungkin pengusaha ini mengansurasikan tanah. Jelas dilokasi Kecamatan
Porong itu tidak ada gunung berapi atau termasuk daerah yang rawan bencana.
Siapa yang membawa Lapindo ke Porong, ada gak campur tangan Pemerintah
disana, hingga bencana semburan lumpur itu terjadi.

“Lapindo Brantas Inc melakukan pengeboran di Kecamatan Porong, itu siapa
yang memberikan ijin. Klien kami kan tidak tahu. Maka dari itu saya minta
negara hadir dalam menyelesaikan masalah ini,” harapnya.‎ (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *