Penyadapan SBY Dinilai Sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan

Depoliticanews – PP Pemuda Muhammadiyah menilai penyadapan yang dilakukan
terhadap pembicaraan Susilo Bambang Yudhoyono dan KH Ma’ruf Amin dianggap
sebagai penyalahgunaan kekuasaan. “Itu abuse of power,” kata Ketua bidang
hukum PP Pemuda Muhammadiyah, Dr Faisal, dalam diskusi Akankah Ahok
Dipenjara di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (2/2). Kepolisian
diminta untuk memproses hukum penyadapan itu.

Dalam sidang perkara penistaan agama pada Selasa lalu, penasihat hukum
Ahok, Humphrey Djemat, mengatakan akan mengeluarkan bukti-bukti pembicaraan
telepon antara SBY dan Ma’ruf Amin. Penasihat hukum Ahok dengan yakin
mengatakan pembicaraan itu terjadi pada 7 Oktober 2016, pukul 10.16 WIB.

Belakangan, Humphrey mengatakan informasi adanya pembicaraan itu berasal
dari situs online Liputan6. Padahal di dalam tulisan berita itu tidak ada
keterangan hingga detail waktu pembicaraan antara SBY dan Ma’ruf Amin.

Anggota tim advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera, khawatir atas penyadapan
yang dilakukan pihak Ahok. “Saya khawatir negara ini lama-lama jadi negara
mafia, bukan negara hukum,” kata Kapitra.

Meski BIN telah mengeluarkan keterangan pers yang membantah adanya
penyadapan itu, Kapitra mengatakan pengakuan itu disampaikan penasihat
hukum Ahok di persidangan pengadilan. Humphrey, kata Kapitra, mengancam
Ma’ruf untuk membeberkan bukti adanya pembicaraan dengan SBY.

Kapitra menilai penyadapan itu sebagai kejahatan atas kemanusiaan. “Itu
mengganggu kebebasan masyarakat sebagai manusia yang merdeka,” ujar dia.
Penyadapan hanya bisa dilakukan bila ada perintah pengadilan atas sebuah
kejahatan yang dilakukan.

Menurut Kapitra, penyadapan atas SBY dan Ma’ruf harus diproses hukum.
Sebab, kasus itu bersifat delik umum, sehingga polisi tidak perlu menunggu
laporan untuk memprosesnya. “Itu ancamannya 10-15 tahun dalam UU ITE,” kata
Kapitra. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *