Perlu Evaluasi Menyeluruh Perekrutan Hakim Konstitusi

Depoliticanews – Terkait dengan kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar
tampaknya perlu ada evaluasi secara menyeluruh dalam merekrut hakim
konstitusi.

Rekam jejak calon hakim konstitusi harus betul-betul diteropong dari
berbagai aspek, kata Ketua Indonesian Human Rights Committee For Social
Justice (IHCS) Ridwan Darmawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,
Minggu (29/1).

Rekam jejaknya baik dari segi keilmuan, segi kesehatan, maupun “track
record” calon, terutama soal asal pejabat negara tersebut harus dievaluasi.

Kalau untuk calon anggota KPU saja disertakan syarat harus bukan lagi
anggota partai politik selama 5 tahun, tentu saja hakim MK harus lebih dari
itu.
Ridwan menjelaskan bahwa korupsi di dalam hukum international telah masuk
dalam kategori kejahatan luar biasa, hostis humanis generis, dan musuh umat
manusia.

Yang menarik, menurut dia, penangkapan Patrialis ini dilakukan beberapa jam
setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pungujian Undang-Undang
Tipikor yang diajukan oleh tujuh PNS dari tujuh provinsi yang berstatus
sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi yang mempersoalkan frasa
“dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

“MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan bahwa unsur kerugian
negara dalam penindakan kasus korupsi harus bersifat actual loss, bukan
potential loss,” ucap Ridwan. Hal itu jelas makin menghambat upaya
pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Lebih menarik lagi, kata dia, putusan MK itu mengoreksi putusan MK
sebelumnya yang menyatakan bahwa kerugian negara tidak harus actual loss
dan putusan tersebut diwarnai dissenting opinion oleh empat hakim MK.
Selain itu, kata Ridwan, jika Patrialis Akbar terbukti menerima suap,
perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.

“Peristiwa ini menurut saya malapetaka besar bagi negeri ini, melakukan
kejahatan luar biasa, korupsi. Kejahatan tersebut masuk dalam kategori
extraordinary crime. Ini tamparan keras bagi seluruh komponen bangsa, bukan
hanya di MK,” kata Ridwan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitain mengungkapkan kronologis
hasil penangkapan oleh KPK terkait dugaan suap terhadap hakim Mahkamah
Konstitusi Patrialis Akbar (PAK).
Dugaan suap itu terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *