Politikus Golkar Tersangka Kasus e-KTP

Depoliticanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Markus Nari, sebagai
tersangka kasus dugaan menghalangi proses penyidikan dan penuntutan yang
dilakukan lembaga anti korupsi tersebut.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi e-KTP dan
kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar di persidangan perkara KTP
elektronik.

“KPK mengumumkan satu proses penyidikan baru yaitu berkaitan dengan
indikasi korupsi eKTP dan terkait juga indikasi memberikan keterangan tidak
benar dengan tersangka MSH (Miryam S Haryani). KPK menetapkan MN (Markus
Nari) anggota DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka atas dugaan dengan
sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan dan penuntutan pemeriksaan di sidang tersangka atau
saksi pengadilan,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta,
Jumat (2/6).

Markus diduga telah memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua
terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kartu tanda penduduk
berbasis elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Markus juga
diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan
keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan.
“Selain itu, MN (Markus Nari) dengan sengaja mencegah, merintangi atau
menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi
penyidikan pemberian keterangan yang tidak benar dengan tersangka MSH dalam
persidangan KTP elektronik,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah menyita handphone (HP) dan sejumlah dokumen seperti
fotokopi berkas berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Markus saat
diperiksa sebagai saksi dalam kasus KTP elektronik. Barang-barang tersebut
disita saat tim penyidik menggeledah rumah pribadi dan dinas milik Markus.

Diduga, Markus Nari menghalangi proses penyidikan dan penuntutan lantaran
namanya disebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar terkait proyek pengadaan
KTP elektronik. Namun, Markus membantah hal itu saat memberikan keterangan
sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4).
Atas perbuatannya, Markus disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *