Presidential Threshold 0% Didukung Mayoritas Fraksi

Depoliticanews – Mayoritas fraksi di DPR menyepakati setiap parpol dapat
mengusung calon presiden dan cawapres masing-masing pada pemilu 2019.
Sebanyak 7 dari 10 fraksi di DPR menghendaki ambang batas presidensial
(presidential threshold) sebesar 0 persen.

Terdapat 7 fraksi memiliki tafsiran yang sama mengenai keputusan MK no 14
tahun 2013 dimana pilpres 2019 berimplikasi kepada ditiadakannya ambang
batas presidensial karena hal itu dianggap inkonstitusional.

“Mayoritas fraksi di Panitia Kerja RUU Pemilu menghendaki Pemilu 2019 nanti
tanpa Presidensial Treshold. Hanya Fraksi Golkar, PDIP dan Nasdem yang
menolak, dan menghendaki Presidensial Treshold tetap 20 persen sama seperti
pemilu sebelumnya,” kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang
Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy di Jakarta, Rabu (3/5).

Lukman mengatakan mayoritas menilai adanya presidensial treshold
bertentangan dengan Keputusan MK.
“Didalam diskusi di rapat Panja, memang berkembang ada opsi Presidensial
Treshold sama dengan Parliamentary Treshold tetapi opsi itu dianggap sama
dengan Presidensial Treshold yang lama yaitu 20-25 persen,” ujarnya.

Jika akhirnya pansus menyepakati pemilihan presiden tanpa ambang batas maka
semua parpol peserta pemilu boleh mengusung capres dan cawapres baik
diusulkan oleh 1 parpol maupun gabungan partai politik. Nantinya akan ada 2
atau 3 calon kuat yang mendapat perhatian publik, sementara calon lain
mungkin sebagai pelengkap saja.

Wacana meniadakan ambang batas pencalonan presiden dari semula 20% menjadi
0% ditolak fraksi Golkar, PDIP dan Nasdem. Penghapusan ambang batas
pencalonan dinilai membuat biaya pilpres semakin tinggi.

Selain itu penghapusan tersebut juga tidak adil dan tidak selaras dengan
sistem yang berlaku di pilkada sebab untuk mengusung calon kepala daerah
harus memenuhi syarat pencalonan, yakni 20 persen kursi di DPRD atau 25
persen suara. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *