Putusan PK PPP Romi Malah Perkuat Djan Faridz

Depoliticanews – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi
Djan Faridz, Humphrey Djemat menyebut, putusan peninjauan kembali (PK) No.
79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016‎ yang dikantongi PPP kubu Romahurmuziy alias Romi
justru menguatkan kedudukan PPP versi Djan Faridz.

Menurut Humphrey, putusan PK No 79 yang mengabulkan permohonan Romi telah
mengembalikan putusan Mahkamah Partai No 49 tanggal 11 Oktober 2014 yang
mengesahkan PPP versi Djan Faridz.

‎”PPP dengan Ketum Djan Faridz telah melaksanakan putusan mahkamah partai
tersebut dengan adanya Muktamar PPP di Hotel Sahid Jakarta tanggal 30
Oktober- 2 November 2014. Saat itu telah terpilih secara sah ketumnya Djan
Faridz,” kata Humphrey, di Jakarta, Minggu (13/8).

“Sedangkan mengenai Kepengurusan Muktamar Surabaya Romi, dalam PK tersebut
dinyatakan tidak sah dan juga telah dicabut berdasarkan keputusan Kasasi
No.504 PTUN,” tambah Humphrey.

Humphrey melanjutkan, berpegang pada putusan PK No 79, pihaknya dalam waktu
dekat bakal mengajukan permohonan pengesahan dari Menkumham.

“Seyogianya Menkumham wajib memberikan pengesahan kepada Kepengurusan PPP
dengan Ketum Djan Faridz, mengingat telah ada dasar hukum yang kuat dari
Putusan PK No.79 tersebut,” katanya.

Selain itu, Humphrey melanjutkan, dalam suatu keputusan yang telah dibuat
oleh Pejabat Tata Usaha Negara selalu tercantum klausul yang berbunyi,
“Keputusan ini dapat diperbaiki, apabila di kemudian hari terjadi
kekeliruan atau kesalahan”.

Ketentuan tersebut, ujar dia, dapat dijadikan dasar bagi Menkumham untuk
mencabut SK Muktamar Pondok Gede yang menghasilkan kepengurusan PPP versi
Romi.

“Karena jelas ‎tersebut dikeluarkan karena adanya kesalahan atau kekeliruan
tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap,” kata Humphrey. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *