Rizal Ramli: Korupsi e-KTP, Kasus Paling Aneh

Depoliticanews – Korupsi pengadaan e-KTP merupakan kasus yang memalukan dan
mengejutkan untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya tokoh-tokoh besar yang
diduga terlibat didalamnya, namun angka kerugian negara yang mencapai Rp
2,3 triliun menurut Rizal menjadi kasus yang luar biasa.

Demikian disampaikan mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal
Ramli melalui pernyataannya kepada wartawan, Sabtu (8/4).

“40 persen dari total nilai proyek ini diduga di korupsi. Kasus e-KTP ini
menunjukkan prosedur pengadaan proyek kenegaraan rentan disusupi
kepentingan banyak orang, bahkan dari berbagai partai politik yang saling
berbeda garis dan kepentingan politiknya,” tegas Rizal Ramli.

Hingga akhirnya mantan menteri koordinator bidang perekonomian era presiden
Abddurrahman Wahid (Gusdur) itu menegaskan jika korupsi e-KTP merupakan
kasus paling aneh untuk ukuran negara-negara yang memakai sistem demokrasi
seperti di Indonesia. Di banyak negara, ia menjelaskan, partai-partai yang
melakukan korupsi biasanya adalah partai berkuasa atau pemerintah yang
sedang berkuasa.

“Karena merekalah yang memerintah, punya akses terhadap proyek dari tahap
perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi. Di kita, dalam kasus E-KTP ini,
politisi dari partai yang tidak pro pemerintah atau oposisi, juga ikut
diduga terlibat kasus ini. Aneh,” kata Rizal yang pernah menjabat sebagai
kepala Bulog itu.

Rizal menduga, semua tangan telah masuk beramai-ramai dalam pusaran korupsi
ini dan nyaris tidak tahu bagaimana membenahinya. Ini kata Rizal merupakan
akibat dari pelibatan infrastuktur politik, tokoh partai dan pejabat
pemerintah.

“Ini namanya sudah system failure. Sistemnya sudah rusak berat,” kata Rizal
Ramli.

Atas dasar itu Menteri Keuangan pada masa Gusdur itu berharap, pemerintah
Joko Widodo dan semua pihak harus menjadikan momentum pembenahan total yang
kemudian disebut Rizal sebagai total crackdown dengan pola game changer.

“Kalau sistem sudah failure, perlu melakukan total crackdown. A game
changer harus dilakukan untuk mengubah karakter elit yang korup. Lewat
kasus ini, Presiden Jokowi bisa mengambil langkah-langkah bersejarah demi
perbaikan demokrasi dan terutama sistem kepartaian kita,” saran Rizal
Ramli. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *