Salamuddin: Kondisi Ekonomi Buat Pemerintahan Jokowi Sekarat

Depoliticanews – Dalam semester 1 tahun 2017, kondisi keuangan negara
semakin kritis. Total utang Pemerintah per akhir Mei sudah mencapai Rp
3.672,43. Jumlah utang itu naik sekitar Rp 5 triliun dari posisi April
sekitar Rp 3.667,41 triliun.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai
kondisi ekonomi sedang sekarat. “Kondisi ekonomi ini membuat Pemerintahan
Jokowi sekarat. Uang negara menipis kalau tidak bisa dikatakan habis,
sementara utang menggunung,” kata Salamuddin Daeng, Kamis (29/6).

Pernyataan Salamuddin itu bukannya tanpa dasar. Sebab, posisi terakhir
utang Pemerintah berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (27/6), menunjukkan
total utang Pemerintah dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) naik
menjadi US$ 275,69 miliar per 31 Mei 2017.

Adapun utang Pemerintah itu antara lain, dari penerbitan surat utang
mencapai Rp 2.43,72 triliun, terdiri dari surat utang domestik mencapai Rp
2.163,54 triliun dan eksternal atau luar negeri sebesar Rp 780,17 triliun.

Sedangkan utang dalam bentuk pinjaman mencapai Rp 728,70 triliun. Pinjaman
itu terbesar dari eksternal mencapai Rp 723,53 triliun. Jumlah tersebut
turun dari posisi per April 2017 yang mencapai Rp 729,62 triliun. Sedangkan
posisi pinjaman dari dalam negeri mencapai Rp 5,16 triliun.

Dari jenis instrumen, dalam penerbitan surat utang mencapai 80,16 persen
dari total utang dan pinjaman mencapai 19,84 persen.

Berdasarkan fakta bertambahnya utang dan keuangan negara menipis, lanjut
Salamuddin, menjadi alasan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Ppenganti UU (Perppu) 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk
Kepentingan Perpajakan.

Namun, apapun alasannya kebijakan Pemerintah tak semestinya menabrak
undang-undang seperti Perppu yang dikeluarkan ini.

Menurutnya, ada empat UU yang berpotensi dilanggar Perppu tersebut.
Pertama, UU 1/2008 tentang Perbankan Syariah. Bab VII rahasia bank Bagian
Kesatu Cakupan Rahasia Bank. Pasal 41 Bank dan Pihak Terafiliasi wajib
merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta
Nasabah Investor dan Investasinya

Kedua, UU 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Pasal 72 (2), dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku
ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur rahasia bank dan
kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Ketiga, UU 9/2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan. Pada
ayat (4), dalam hal informasi ditetapkan sebagai jenis informasi yang
bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap orang
yang mengetahui informasi tersebut, baik karena kedudukan, profesi, maupun
hubungan apa pun dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dilarang
menggunakan atau mengungkapkan informasi dimaksud kepada pihak lain,
kecuali untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, atau diwajibkan oleh
UU.

Keempat, UU 10/1998 Tentang Perubahan atas UU 7/1992 Tentang Perbankan.
Pasal 1 ayat 28 berbunyi, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
Selanjutnya Pasal 40 (1), Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai
Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Lebih jauh, Salamuddin menganggap kebijakan Pemerintah itu semakin
menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Sebab, rekening seseorang
seharusnya hanya boleh dibuka atas perintah pengadilan. Lantas, bagaimana
mungkin petugas pajak mengambil alih kewenangan hakim di pengadilan? (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *