Terkait Aliran Dana, Amien Rais Bukan Pelaku Pidana !

Depoliticanews – Sejauh ini, khalayak umum masih berpegang pada pemberitaan
media terkait tuntutan jaksa terhadap terdakwa Siti Fadilah Supari. Disebut
dalam tuntutan Amien Rais (AR) menerima aliran dana sebanyak 6 kali dengan
total Rp 600 juta.

Menurut Faisal ketua PP Muhammadiyah bidang hukum, jika dicermati dengan
baik bahwa tuntutan jaksa tidak mengkualifikasikan AR sebagai bagian dari
inti delik. Bahkan tak satupun ujaran dari penuntutan yang katakan AR
melakukan perbuatan melawan hukum, atau menguntungkan diri sendiri bahkan
orang lain.

“Unsur kesengajaan pun tak melekat pada perbuatan AR sebagai predikat
delik. Jaksa sebatas menguraikan perbuatan terdakwa Siti Fadilah Supari
yang telah memenuhi unsur sebagai subjek penuntutan. Mantan menteri
kesehatan tersebut bahkan mutlak tidak memiliki hubungan langsung baik
dalam rangkaian terjadinya peristiwa pidana sampai bekerjanya perbuatan
pelaku sebagaimana unsur pidana yang dikenakan,” ujar Faisal kepada
depoliticanews, Senin (5/6).

Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada alasan untuk mengkualifikasikan peran
AR sebagai aktor pelaku pidana. Apalagi dalam penuntutan sudah menjadi
strategi yang sangat umum para jaksa menyebut nama siapapun tujuannya
mengejar pengembangan fakta hukum di persidangan.

“Problem mendasar strategi penuntutan yang demikian ada dua hal, pertama
arena persidangan justru menjadi tempat pengembangan kasus yang berpotensi
menihilkan asas praduga tak bersalah. Kira kira upaya ini, bisa disebut
strategi mencari kebenaran dengan tidak menggembirakan hak nama baik
seseorang,” jelasnya.

Kedua, kata Faisal, harapan dengan menyebut nama, jaksa dapat dengan mudah
melakukan kroscek secara terbuka dipersidangan, biasanya mengkonfrontir
keterangan satu dengan lainnya. Sejatinya, upaya ini lebih dilakukan pada
level penyidikan, arena persidangan bukan pada tempat yang ideal menemukan
delik.

“Subtansi tuntutan jaksa yang menyangkut nama AR hanya sebatas terdapat
aliran dana dari yayasan sahabatnya Soetrisno Bachir (SB) yang karena
alasan bantuan atau donasi untuk kepentingan agenda sosial keagamaan AR.
Dana yg diberikan hanya berupa bantuan sukarela tanpa motif jahat. Apalagi
terdakwa Siti Fadilah Supari menampik jika AR dikait kaitkan dengan
kasusnya,” tukasnya.

Menurutnya, kesimpulan dini yang dapat diambil bahwa AR bukan pihak yang
dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun kami sangat
mengerti upaya jaksa seperti ingin mencari delik dalam pengembangan fakta
dipersidangan, tetapi langkah itu dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian.
Sedikit ketidakcermatan dapat merusak nama baik seseorang.

“Khalayak umum di luar sana mengerti. Jika AR sejauh ini dalam tuntutan
jaksa Tidak Sama sekali dikonstruksikan sebagaimana kategori pelaku pidana
sebagai yang turut melakukan (medepleger), membantu melakukan
(medeplichtige), membujuk melakukan (uitlokking). Hak Jaksa untuk menyebut
nama siapapun, tapi bukan dengan motif justru dapat merendahkan tuntutannya
karena cenderung spekulatif bahkan beropini,” tandasnya.

Akan menjadi keliru, apabila nama baik seseorang dipertaruhkan untuk
mencari dan menemukan delik pada dirinya di arena persidangan. Bukankah
level penuntutan sekurang kurangnya menunjukkan dan membuktikan terdakwa
berbuat apa dan mesti bertanggungjawab atas perbuatannya.

“Tidak pada tempatnya untuk membenarkan level penuntutan mencari dan
menemukan delik pada seseorang di luar dari diri terdakwa dengan dalih
pengembangan fakta,” tegasnya.

Harus diakui, lanjutnya, bahwa persidangan adalah tempat dimana melakukan
pemeriksaan, membuktikan dan mengadili demi mencari kebenaran materiil.
Bukan malah sebaliknya, dijadikan penuntut umum untuk mencari dan menemukan
delik.

“Maka, strategi penuntutan dengan menyebut nama AR tidak memiliki bangunan
argumentasi fakta hukum yang falid. Cenderung tuntutan mengarah pada
spekulasi untuk mencari delik. Tentu hal ini dapat dikatakan keliru dalam
arti hendak melindungi asas praduga tak bersalah siapapun,” imbuhnya.

Apalagi sejauh ini terang AR bukan pelaku pidana sebagaimana dimaksud
kategori Pasal 55 dan 56 KUHP. AR telah dirugikan nama baiknya atas
tindakan penegakan hukum yang spekulatif.

“Bagaimana bisa kita harus menghargai penegakan hukum jika itu dilakukan
membelakangi hukum acara, bahkan disana kami melihat penuntutan yang
beralih fungsi seperti mencari delik di persidangan. Begitu amat
mengecewakan itu terjadi di Negara yang menjunjung hukum dan hak asasi
manusia. Jangan tuduh berlebihan terkait aliran dana itu, karena sejatinya
AR bukan pelaku delik. Bukan pula pihak yang sedang terjerat hukum ataupun
sedang terlibat perkara,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *