Tersangka Korupsi E-KTP Ajukan Justice Collaborator

Depoliticanews – Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemdagri), Irman dan mantan
Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil
Kemdagri, Sugiharto bakal membeberkan keterlibatan pihak lain dalam kasus
dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat mereka di persidangan nanti.

Hal ini ditandai dengan langkah Irman dan Sugiharto mengajukan diri sebagai
justice collaborator (JC) kepada KPK.

“Kedua orang tersangka dalam proses penyidikan ini telah mengajukan diri
sebagai JC,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa
(14/2).

Dengan pengajuan ini, Irman dan Sugiharto berkomitmen membantu KPK untuk
membongkar keterlibatan pihak lain atau mengungkap perkara lain yang lebih
besar.

Febri mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan untuk memberikan status
JC kepada Irman dan Sugiharto. Salah satunya konsistensi Sugiharto dan
Irman dalam memberikan keterangan di persidangan nanti.

Diketahui, KPK telah melimpahkan berkas penyidikan perkara ini ke tahap
penuntutan atau tahap II. Dengan demikian, dalam waktu setidaknya 14 hari,
Irman dan Sugiharto akan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“KPK terus mempertimbangkan keterangan yang disampaikan tersangka mulai
dari pengakuan tersangka mengenai perannya sampai apakah tersangka
memberikan informasi seluas-luasnya sehingga keterlibatan pihak lain bisa
diungkap dalam perkara ini. Dalam persidangan juga dilihat konsitensi
tersangka memberikan keterangan,” kata Febri.

KPK menegaskan dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun, kasus
dugaan korupsi e-KTP tidak mungkin hanya dilakukan oleh Irman dan
Sugiharto. Untuk itu, keterangan Irman dan Sugiharto di persidangan nanti
dapat membantu KPK menjerat pihak lainnya yang terlibat kasus ini.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil,
Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga
bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan
menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut.

Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun
dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal
3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *