Tersangka Korupsi Kondensat Rp25 Triliun Ternyata Ikut Tax Amnesty

Depoliticanews – Kasus dugaan korupsi kondensat PT Trans Pacific
Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang telah ditangani Bareskrim selama dua
tahun seperti bakal lebih lama. Pasalnya, salah seorang tersangka Honggo
Wendratmo yang berada di Singapura diduga ikut dalam proses tax amnesty.

Informasi yang diterima, Honggo mengikuti tax amnesty dengan nilai harta
sekitar USD 599 juta. Namun, status Honggo sudah ditetapkan menjadi
tersangka untuk kasus dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang
ditaksir mencapai USD 1,8 miliar atau setara dengan Rp25 triliun.

Kondisi tersebut memunculkan potensi kemungkinan penanganan kasus dugaan
korupsi yang mencuat sejak Bareskrim dipimpin Komjen Budi Waseso akan lebih
molor. Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menuturkan, pihaknya belum
mengetahui bila salah satu tersangka kasus kondensat PT TPPI dan SKK Migas
mengikuti tax amnesty.

”Kami dalami lagi soal itu,” paparnya, Kamis (22/6).

Soal kelanjutan kasus tersebut, Bareskrim memastikan telah melimpahkan
kasus tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Sudah proses pelimpahan kasus
tahap pertama untuk berkas tersangka mantan petinggi SKK Migas berinisial
RP dan DH.

”Baru dilimpahkan,” terangnya.

Namun, perlu proses untuk menuntaskan berkas perkara tersebut. Hingga saat
ini masih bolak-balik dari Kejagung ke Bareskrim.

”Ada yang perlu disesuaikan,” terang mantan Wakabareskrim tersebut.

Perhitungan kerugian negara atas kasus tersebut sebelumnya mencapai Rp25
triliun. Namun, ternyata perlu perhitungan kembali soal kerugian negara
tersebut.

”Kemungkinan tidak sampai segitu, temuannya berapa belum ada informasi,”
paparnya.

Dia mengakui bahwa hingga saat ini Honggo masih berada di Singapura. Saat
awal kasus tersebut mencuat, Honggo dipastikan sakit dan dirawat di salah
satu rumah sakit di negeri singa putih tersebut. ”karena berada di luar
negeri sedang dicek kemungkinan menerbitkan red notice,” jelasnya.

Mantan Kapolda Sulawesi Tengah tersebut juga mengklarifikasi adanya
informasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya kasus
korupsi yang belum kelar. Bahkan, dari kasus-kasus itu ditaksir merugikan
negara senilai Rp33 triliun.

”Kasus-kasus yang kalau diakumulasi kerugian negaranya Rp 33 triliun itu
berasal dari berbagai Polda, lalu ditarik ke Bareskrim. Kasusnya dari
beberapa periode yang lalu,” ungkapnya.

Dari kasus-kasus itu, sekitar 40 persen dari kasus itu tahun ini telah
mencapai tahap penyidikan. Sisanya yang lebih dari 50 persen itu masih
dalam tahap penyelidikan.

”Inikan masih pertengahan tahun, akhir tahun diharapkan semua kelar,”
ujarnya.

Untuk penarikan kasus dari daerah tersebut disebabkan sejumlah hal. Salah
satunya, karena tingkat kesulitannya yang tinggi.

”Maka, kami kerjasamakan penanganannya. Ada juga yang dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sistem joint investigation,” paparnya.

Berapa jumlah tersangka untuk semua kasus tersebut? Dia mengaku tidak
mengingatnya. Namun, jumlahnya cukup banyak.

”Lupa kalau itu, yang pasti semua ditangani,” ujarnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *