Tjahjo Tegaskan Kenaikan Dana Parpol Tak Terkait RUU Pemilu

Depoliticanews – Rencana pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri
(Kemdagri) menaikkan dana bantuan kepada partai politik (parpol) tak
berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu
(RUU Pemilu). Penambahan dana parpol dibahas sejak lama sebelum RUU Pemilu.

Demikin ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Rabu
(5/7). “Enggak ada hubungannya dengan RUU Pemilu. Penambahan dana parpol
sudah cukup lama dibicarakan,” kata Tjahjo, Rabu (5/7).

Dia menyatakan, kenaikan dana parpol sepatutnya tak perlu diperdebatkan.
Sebab, sejak 2009 parpol hanya mendapatkan Rp108 per suara. “Wajar kita
naikkan yang penting ada laporan pertanggungjawaban. KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) mendukung, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
mendukung,” ujarnya.

Dia menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap difokuskan
kepada program strategis pembangunan di daerah, termasuk infrastruktur.
“Soal bantuan partai kecil sekali,” imbuhnya.

Menurutnya, parpol merupakan sumber kaderisasi kepemimpinan nasional dan
lokal. Para calon kepala daerah, anggota DPRD, DPR hingga presiden diusung
parpol. “Parpol harus kuat,” ucapnya.

Dia kembali mengingatkan agar bantuan dari negara dipertanggungjawabkan
kepada publik dengan benar. “Ini uang rakyat, uang negara,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai bahwa naiknya bantuan
parpol bakal memuluskan pembahasan RUU Pemilu. “Kalau ini direalisasi, ini
merupakan hal yang menuju pembicaraan RUU Pemilu lebih mulus. Karena memang
kita rasakan kalau dana parpol dinaikkan ini bisa menjadi lebih baik,” kata
Agus.

Kenaikan dana parpol nantinya dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah
Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Sejauh ini besaran
yang disetujui Kementerian Keuangan yakni Rp 1000 per suara.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo
menjelaskan, apabila PP 5/2009 rampung segera, maka anggaran bantuan parpol
dapat direalisasikan pada 2017. Revisi PP tengah diharmonisasikan di
Kementerian Hukum dan HAM. “Kalau lambat sudah melewati pembahasan APBN-P
2017, nanti ke 2018,” kata Soedarmo.

Dia menuturkan, Kemdagri mengusulkan dana parpol menjadi Rp 5.400 per
suara. Namun usulan tersebut tak disetujui Kemkeu. “Dulu kita mengajukan Rp
5.400, tapi akhirnya persetujuan jadi Rp 1.000 dari Kemkeu, makanya kami
berani untuk mengajukan PP. Kalau belum ada persetujuan itu, kami enggak
berani,” tuturnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *