Tuntutan Buruh Akan Segera dibahas Gubernur Jatim

Depoliticanews – Tuntutan ribuan buruh di Jatim kepada Gubernur Jatim akan
dibahas jajaran pemprov Jatim dan instansi terkait pada Rabu (3/5) lusa.

Rencana pembahasan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo di
hadapan ribuan buruh saat Peringatan Hari Buruh Internasional 2017 (Mayday)
di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (1/5) sore.

Menurut Pakde Karwo, ada tiga hal pokok yang akan dibahas pada Rabu
mendatang. Pertama, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) terutama
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Gresik dan Kabupaten Mojokerto.
Untuk Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat dan akan dicek
lagi.

“UMSK yang Sidoarjo dan Pasuruan datanya sudah lengkap dan baru masuk di
provinsi. Rabu besok akan dicek dan dirapatkan dengan menunjukkan
syarat-syarat UMSK tersebut,” ujarnya.

Sedangkan untuk Gresik dan Kabupaten Mojokerto, lanjutnya, pihaknya akan
melakukan pendekatan atau rekoordinasi dengan Bupati Gresik dan Bupati
Mojokerto dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi di daerah
masing-masing.

“Saya bersama Kapolda Jatim melalui Kapolres dan Pangdam V/Brawijaya
melalui Dandim, akan membicarakan bersama Bupati Gresik dan Bupati
Mojokerto. Ini untuk menanyakan permasalahan yang sedang terjadi,” jelas
Pakde Karwo.

Kedua, terkait Peraturan Gubernur Tahun 2016 yang tidak memberikan batasan
upah minimum. “Pergub yang tidak ada batas akan direvisi, harus ada
batasnya. Ini yang membuat polisi tidak bisa bertindak karena tidak ada
batasnya,” tegasnya.

Ketiga, mengenai disparitas besaran UMK antara kabupaten dengan kota dalam
satu wilayah yang dikenal dengan ring satu dan disparitas antar daerah di
Jatim. Sebagai contoh di Ponorogo Rp 1,4 juta, Sampang Rp 1,2 juta dan di
Surabaya Rp 3,260 juta.

Untuk itu, Pakde Karwo akan segera berkoordinasi dengan kepala daerah
tentang survey KHL dan meminta Dewan Pengupahan Provinsi memantau
pelaksanaan suvery KHL tersebut. “Disparitas itu kalau dibiarkan akan
semakin jauh. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut mengenai besaran UMK
antar daerah di Jatim. Sebab adanya ring satu, dua, dan tiga itu dulu juga
merupakan usulan buruh,” tuturnya.

Poin lainnya yang tidak kalah penting dan masuk dalam pernyataan bersama
antara Gubernur Jatim dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jatim yakni
pelaksanaan upah yang tidak sesuai dengan UMK. Untuk mengatasinya, pihaknya
akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menjelaskan, pihaknya akan melakukan
penataan personil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di daerah sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan sebaran industri di kabupaten/kota. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan di Jatim.

Pakde Karwo juga berjanji akan meneruskan kepada pemerintah pusat mengenai
semua usulan dan aspirasi pekerja/buruh di Jatim yang kewenangannya ada di
tingkat nasional. “Tidak boleh gubernur membuat diskresi karena bukan
kewenangan. Kebijakan yang bukan kewenangan provinsi akan disampaikan ke
Jakarta,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Kabupaten Pasuruan Jazuli mengatakan, perwakilan pekerja buruh akan
mencatat dan mendengar apa yang telah dijanjikan Gubernur Jatim. Yang
menjadi perhatian penting yakni UMSK khususnya di Gresik dan Mojokerto.
Selain itu, juga mengenai disparitas besaran UMK agar tidak ada perbedaan
yang jauh antar daerah. “Kami bersama-sama akan mengawal janji Pakde Karwo.
Harapannya agar semua usulan cepat terealisasi,” ujarnya.

Memeriahkan Hari Buruh Internasional 2017, pemprov Jatim menyiapkan
panggung besar berukuran 12 x 8 meter menghadap ke barat dan sekaligus
sebagai tempat pemotongan tumpeng antara Gubernur Jatim, forum pimpinan
daerah dengan para perwakilan pimpinan buruh. *(Amr)*




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *