Unair Diajak Kemenhub Bahas Revitalisasi Mahkamah Pelayaran

Depoliticanews – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tengah
menjajaki kerjasama dengan akademisi Universitas Airlangga. Sebagai agenda
pertama, kedua belah pihak sedang dan akan melakukan diskusi terkait
revitalisasi Mahkamah Pelayaran yang berada di bawah Kemenhub.

“Yang jelas kerjasama ini akan mengarah ke revitalisasi Mahkamah Pelayaran.
Revitalisasi itu nanti akan berwujud kelembagaan, tugas dan fungsi, maupun
sumber daya manusia,” kata Peni Pudji Turyanti Ketua Mahkamah Pelayaran
Kemenhub ketika berkunjung ke Kantor Manajemen Unair, Senin (19/6).

Dalam kunjungan tersebut, Peni yang didampingi empat pejabat Mahkamah
Pelayaran, diterima oleh Prof. Ir. Mochammad Amin Alamsjah Wakil Rektor III
Unair, Ph.D, dan dua akademisi Fakultas Hukum Dr. Radian Salman dan Nilam
Andalia Kurniasari, LL.M.

Peni mengatakan, revitalisasi mahkamah pelayaran tersebut diperlukan untuk
mensukseskan Nawacita Joko Widodo Presiden RI di bidang kemaritiman. Ia
mengakui, selama ini mahkamah pelayaran memiliki kapasitas yang terbatas
dalam menangani persoalan kecelakaan kapal dalam negeri.

“Jadi, penanganan-penanganan permasalahan itu banyak yang lari ke luar
negeri karena keterbatasan mahkamah pelayaran. Harapannya, kita bisa
menjadi maritime court seperti di Singapura dan Inggris dalam hal
penanganan masalah sehingga poros maritim lebih cepat terwujud,” ujar Peni.

Menurut Ketua Mahkamah Pelayaran Kemenhub RI, keberadaan Centre for
Maritime and Ocean Law Studies (MAROCLAW) FH Unair menjadi alasan bagi
pihaknya memilih Unair sebagai mitra kerjasama. Ia berharap, kerjasama
Kemenhub dengan Unair yang akan berlangsung selama tiga tahun bisa
memberikan telaah akademis yang bermanfaat bagi kemaritiman di Indonesia.

“Ini bukan hanya Mahkamah Pelayaran saja tetapi Kementerian Perhubungan.
Nanti kerjasama ini juga akan dimanfaatkan oleh direktorat yang menangani
angkutan darat, laut, dan kereta api. Kalau jangka waktunya masih kurang,
kita akan perpanjang lagi,” kata Peni.

Ia juga berharap naskah akademis yang disusun dari berbagai forum grup
diskusi bisa diselesaikan dalam rentang waktu tiga bulan ke depan.

Pengajar sekaligus peneliti Maroclaw FH Unair, Nilam, mengatakan penyusunan
naskah akademis akan dimulai dengan diskusi-diskusi mengenai identifikasi
problem mahkamah pelayaran. “Ada beberapa ketidaksinkronan antara beberapa
peraturan perundang-undangan. Ini yang nantinya akan kami identifikasi,”
kata Nilam.

Nilam mensinyalir, ada sejumlah problem yang disebabkan ketidaksesuaian
peraturan. Pertama, keberadaan lembaga pemutus perkara di bawah eksekutif.
Kedua, kewenangan mahkamah pelayaran yang terbatas pada kecelakaan kapal.

“Padahal masalah kemaritiman tidak terbatas pada kecelakaan kapal tetapi
juga kontrak pembangunan kapal, pengiriman barang melalui laut, kebocoran
minyak dan pencemaran laut oleh kapal, termasuk remunerasi anak buah kapal.
Luas sekali masalahnya,” ungkap peraih beasiswa AUSAID.

Selain focus group discussion, para peneliti Maroclaw nantinya juga akan
melakukan komparasi organisasi maritime court di negara-negara lain dalam
bentuk studi lapangan dan telaah kewenangan. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *