WARAS Minta Kejati Selidiki Dana Bansos di Jatim

Depoliticanews – Wadah Aspirasi Rakyat Surabaya (WARAS) meminta Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur mengembangkan penyelidikan dugaan penyimpangan program
dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Jatim.

Ketua WARAS Sofyan berharap, pengungkapan kasus dana hibah Pemprov tidak
hanya berhenti pada Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) La Nyalla
Mattalitti
saja.

“Kejati Jatim tidak boleh ‘sepotong’ begitu dalam mengungkap dugaan korupsi
dana hibah. Harus utuh. Kasus hibah Kadin itu kan sangat kecil bila
dibanding dengan triliunan rupiah anggaran hibah yang dikucurkan oleh
Pemprov sejak kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf,” kata Sofyan kepada
depoliticanews di Surabaya, Selasa (13/6).

Menurut Sofyan, bila Kejati Jatim hanya mengusut kasus dana hibah Kadin,
maka jangan disalahkan tudingan publik yang menyebut bahwa upaya itu
sekedar untuk mengkriminalisasi La Nyalla. “Sampai saat ini kami menilai
bahwa La Nyalla, serta tersangka-tersangka lain seperti para komisioner
Bawaslu Jatim itu merupakan korban dari program hibah. Mereka korban,”
tandasnya.

Sofyan meyakini, jaksa sudah tahu sejak kapan dan apa motif dibalik hibah
‘ugal-ugalan’ yang dilakukan era kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf
selama ini.

“Bila Kejati Jatim paham dengan apa yang terjadi tersebut, maka bila ada
informasi atau laporan apapun dari masyarakat yang berkaitan dengan
penggunaan dana hibah Pemprov, Kejati Jatim harus bergerak cepat
menelusuri, termasuk dugaan skandal hibah di Biro Kesejahteraan Masyarakat
(Kesmas) Setdaprov Jatim yang saat ini mulai ramai diperbincangkan publik,”
ujar alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Dana hibah Pemprov Jatim dikucurkan dari Biro Kesmas yang diduga bermasalah
adalah hibah kepada Mejelis Dzikir Jawa Timur Rp 850.000.000, Yayasan KUI
Mas Kumambang Rp 2.750.000.000 dan Yayasan Paguyuban Madiun (PAGUMA)
senilai Rp 1.400.000.000.

Kata Sofyan, gerak cepat Kejati Jatim menelusuri informasi apapun informasi
tentang kasus dana hibah sangat penting dilakukan. Hal ini mengingat,
Pemprov Jatim dalam akan melakukan merger biro-biro dan SKPD, yang salah
satunya adalah merger Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) akan
digabung dengan Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas).

Memang, lanjut Sofyan, marger yang disuarakan Pemrov adalah untuk
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dan adanya Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Tetapi, kata Sofyan, hal itu juga harus
diwaspadai oleh Kejaksaan
bila ingin mengusut kasus dana hibah secara komprehensif.

“Tidak ada yang salah dengan meger itu, payung hukumnya juga benar. Lantas
apa bedanya hal itu dengan penggunaan dana hibah yang selama ini juga
berpayung hukum? Ya diatas kertas benar. Tetapi politik bisa mengakali
aturan. Jaksa harus cepat bila ingin gampang mengusut,” tambah Sofyan.

Sofyan menyampaikan bahwa WARAS segera melaporkan dugaan penyimpangan
program dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2014 di Biro
Kesmas Setdaprov Jatim ke penegak hukum. Namun, laporan baru akan dikirim
pasca lebaran mendatang.

“Kita sudah buatkan laporan, tapi lapor ke Kejaksaan atau penegak hukum
lain kita belum tentukan. Laporannya nanti setelah lebaran. Kalau (laporan)
dikirim sekarang nanti kita dianggap cari uang lebaran. Biasanya suara yang
muncul kan begitu,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *